INDOPOSCO.ID – Pengadaan sewa aquarium dan ikan hias beserta pakannya di Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang menjadi sorotan. Pasalnya, angka sewa menelan harga hingga Rp206 juta.
Pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, dibongkar oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang.
Anggota bidang Kajian, Aksi dan Advokasi HMI MPO Cabang Serang, Ahmad Fauzan, mengatakan, ada beberapa kegiatan tidak prioritas dalam postur APBD 2021 Kota Serang. Seperti perjalanan dinas ke luar daerah, hingga pengadaan ikan hias.
“Terdapat 20 kegiatan perjalanan dinas ke luar kota dengan nilai total sebesar Rp 1.015.418.000. Lalu ada anggaran untuk sewa rumah dinas pimpinan daerah sebesar Rp572 juta dan juga pengadaan sewa akuarium ikan hias beserta isi dan pangannya dengan total Rp206 juta,” katanya kepada INDOPOSCO.ID, Senin (26/7/2021)
Ia mengaku, tidak ditemukan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam penelusurannya di APBD. Hanya terdapat dua kegiatan pengadaan untuk pendukung percepatan vaksinasi dengan anggaran di bawah Rp20 juta.
“Menurut kami ini sangat tidak merakyat dan tidak mengedepankan sense of humanity. Karena di saat masyarakat dilarang bepergian, pejabat Kota Serang malah disiapkan anggaran miliaran rupiah untuk pelesiran berkedok perjalanan dinas,” ungkapnya.
Menurutnya, jika memang Pemkot Serang beranggapan pandemi akan usai pada 2021, seharusnya yang menjadi fokus anggaran Pemkot Serang adalah pemulihan ekonomi masyarakat.
“Seharusnya jika memang dirasa pandemi akan berakhir pada 2021 ini, Pemkot Serang fokus pada pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bukan malah hambur-hambur uang rakyat,” paparnya.
Sementara itu, Kabid Kajian, Aksi dan Advokasi pada HMI MPO Cabang Serang, Taufiq Sholehudin menambahkan, dalam masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), seyogyanya Pemkot Serang mampu menangkap pesan yang disampaikan oleh masyarakat, seperti kebutuhan hidup selama dilakukan pembatasan.
Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat disebabkan mencari pemenuhan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
“Maka pengadaan kembali bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal yang paling realistis, yang bisa membuat masyarakat patuh untuk tetap berdiam di rumah. Alasan tidak dianggarkannya bansos pada APBD dirasa alasan klasik, karena perubahan postur APBD baik melalui mekanisme refocusing maupun lainnya sangat bisa dilakukan,” terangnya.
Ia menegaskan, Pemkot Serang jangan takut untuk menghilangkan berbagai kegiatan yang tidak prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab pada kondisi saat ini, target RPJMD sudah tidak relevan untuk dikejar.
“Hapus kegiatan non-prioritas. Hilangkan kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Lupakan terlebih dahulu target RPJMD, karena percuma target RPJMD tercapai kalau masyarakat ‘binasa’, tidak bisa menjadi bahan politis untuk kembali maju dalam kontestasi politik,” tegasnya. (son)
