• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Ini Penjelasan soal Ucapan Mensos ‘Pergi ke Papua’

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Kamis, 15 Juli 2021 - 08:10
in Nasional
Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI via video conference saat di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (21/6/2021). Foto: Antara/Devi Nindy

Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI via video conference saat di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (21/6/2021). Foto: Antara/Devi Nindy

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat mengucapkan istilah” Pergi ke Papua” yang dilontarkan Menteri Sosial Tri Rismaharini bentuk lecutan motivasi agar aparatur sipil negara (ASN) lebih peduli di masa gawat darurat pandemi.

Bagi Harry, pernyataan itu merupakan usaha meningkatkan empati pegawai kepada kondisi terkini masyarakat, agar pegawai dapat bertugas dengan hati, harus keluar dari zona nyaman terlebih dulu.

BacaJuga:

RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB

Divonis Bebas, Anwar Sitepu: Bentuk Keadilan untuk Pekerja Kreatif

ASN Bekerja 4 Hari dan Jumat WFH, Mendikdasmen: Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Biasa

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai wajib dapat keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari- hari, untuk berperan menangani masalah sosial dari Aceh hingga Papua,” ujar Harry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Harry menuturkan arahan Risma dalam kunjungan kerjanya di Dapur Umum Balai Sosial Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7), wajib dimaknai sebagai cambuk untuk seluruh barisan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Terlebih dalam kunjungan itu sempat Balai menyuguhkan hiburan serta hiasan yang tidak perlu dalam kondisi kedaruratan.

“Kami wajib belajar dari relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) bagaimana metode mengoperasikan dapur umum,” ujar Harry Hikmat.

Dapur umum di Balai Wyata Guna Bandung ini diterapkan di beberapa balai sosial lain yang juga membuka dapur umum. Disaat ini dapur umum dalam rangka menambah ketahanan sosial masyarakat terkena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah Jawa–Bali beroperasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan Denpasar.

Dapur umum itu mendistribusikan tambahan protein dan vitamin D untuk tenaga kesehatan, tenaga operasional pendukung PPKM Darurat dan masyarakat umum yang melaksanakan isolasi mandiri.

Kedatangan Kementerian Sosial dalam situasi tanggap darurat juga direalisasikan dalam pemberdayaan sosial dan penanganan pasca bencana sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah di Papua.

“Pasca banjir bandang awal 2021 misalnya, hingga saat ini kami terus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat lewat penyediaan perahu long- boat, fasilitasi koperasi untuk membuka toko sembako dan beragam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kami berharap jajaran kami dapat terjun langsung ke daerah-daerah di Papua pasca PPKM Darurat ini,” ujar Harry.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini protes kepada beberapa ASN yang ada di Balai Wyataguna Bandung karena dinilai tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat.

Disaat kunjungan, Risma mendapati adanya dapur umum yang hanya dikerjakan oleh petugas dari Tagana dan petugas lainnya.

Sementara ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing. (mg2)

Tags: MensosPergi ke PapuaUcapan Mensos

Berita Terkait.

RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB
Nasional

RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB

Rabu, 1 April 2026 - 20:52
RKP 2026 Usung Kedaulatan Pangan dan Energi, Begini Penjelasan Menteri PANRB
Nasional

Divonis Bebas, Anwar Sitepu: Bentuk Keadilan untuk Pekerja Kreatif

Rabu, 1 April 2026 - 19:21
ASN Bekerja 4 Hari dan Jumat WFH, Mendikdasmen: Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Biasa
Nasional

ASN Bekerja 4 Hari dan Jumat WFH, Mendikdasmen: Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Biasa

Rabu, 1 April 2026 - 19:09
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD
Nasional

Wamenkop Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Komunikasi Bersama dengan Agrinas di Ruang Publik

Rabu, 1 April 2026 - 18:02
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD
Nasional

Dianugerahi Doktor Honoris Causa KMOU, Ini Pesan Ketua DPD RI 

Rabu, 1 April 2026 - 17:41
Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD
Nasional

ASN WFH Setiap Jumat, Pemerintah Terapkan Penyesuaian Budaya Kerja Nasional

Rabu, 1 April 2026 - 17:01

BERITA POPULER

  • Kekuatan Kolaborasi Tumbuhkan Penghimpunan Ramadan 1447 H Dompet Dhuafa Lampaui 15%

    Jelang FIFA Series, Jay Idzes Bocorkan Atmosfer Baru Timnas Indonesia

    1241 shares
    Share 496 Tweet 310
  • Warga Aceh Dikeroyok di Polda Metro Jaya, DPD RI: Ini Tamparan Keras bagi Penegakan Hukum

    1082 shares
    Share 433 Tweet 271
  • Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito Minta Daerah Aman Bantu Daerah Rusak Parah

    953 shares
    Share 381 Tweet 238
  • Kemnaker: Ratusan Aduan Pelanggaran THR, 173 Kasus Sudah Selesai dan 1.400-an Berproses

    900 shares
    Share 360 Tweet 225
  • DPR Minta OJK yang Baru Segera Tangani Kasus Dana Syariah Rp2,47 Triliun

    792 shares
    Share 317 Tweet 198
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.