INDOPOSCO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pekerja yang ter-PHK (pemutusan hubungan kerja) harus menjadi peserta program JKP.
Persyaratan peserta program JKP, menurut Anwar, di antaranya warga negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.
“Untuk usaha skala besar dan menengah diikutsertakan pada program jaminan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM), sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.
“Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, JHT, dan JKM dan syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja pekerja waktu tertentu (PKWT),” imbuhnya.
Menurut Anwar, sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,10 persen.
“Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah,” katanya.
Lebih jauh Anwar menuturkan, penerima program JKP yakni pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali.
Dan, lanjut dia, pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
“Ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia,” ungkapnya. (nas)
