INDOPOSCO.ID – Resolusi WHO menyebutkan vaksin adalah global public goods. Dan harus bisa diakses oleh siapapun di masa pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut diungkapkan Epidemolog Windhu Purnomo dalam acara daring, Selasa (13/7/2021).
Dia juga mengatakan, pemerintah Indonesia dalam pertemuan kelompok negara G20 2020 juga telah mengatakan, vaksin adalah global public good. Vaksin diberikan kepada masyarakat secara gratis.
“Seharusnya semua warga negara mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Siapapun, termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia,” katanya.
Karena, lanjut dia, tujuan vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19. Agar tidak ada seseorang yang menularkan virus Covid-19.
“Kalau WNA tidak divaksinasi, dia bisa menularkan apabila terpapar Covid-19. Jadi penularan akan terus terjadi,” ucapnya.
Ia mengatakan, seseorang bisa memilih jenis vaksin Covid-19 sendiri-sendiri. Semua vaksin jenis harus masuk melalui badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Kendati, pemerintah tidak terlibat pada pengadaannya.
“BPOM harus menyaring obat dan makanan atau vaksin yang masuk ke Indonesia. Ini untuk keamanan saat dikonsumsi,” terangnya.
Ia khawatir keterlibatan biofarma dalam distributor vaksin gotong royong bisa menjadi jadi conflict of interest (konflik kepentingan). “Pemerintah itu tidak bisa ikut-ikut, tidak peduli siapa yang mengimpor. Kalau biofarma kemudian jadi distributor vaksin gotong royong, ini bisa terjadi conflict of interest,” ucapnya. (nas)
