INDOPOSCO.ID – Pada 2020 lalu, pemerintah banyak memberikan kebijakan pajak yang insentif fiskalnya dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke atas dan koorporasi skala besar.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Center of Economic and Low Studies (Celios) Bhima Yudhistira melalui gawai, Sabtu (12/6/2021).
Dengan kebijakan di antaranya, menurut Bhima, penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga Rp5 triliun, pembebasan PPh Rp6,7 triliun.
Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Properti ditanggung pemerintah nilainya Rp41 miliar serta angsuran PPH 25 Rp11,8 triliun dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen mencapai Rp203 miliar.
“Dari sini terlihat pemerintah hanya berpihak kepada kelas menengah ke atas,” katanya.
Kendati dari draft rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang bocor multitarif. Namun itu telah meresahkan masyarakat dan pelaku ekonomi.
“Tadi masyarakat sekarang di semua kelompok telah siap-siap ada kenaikan barang yang lebih tinggi pada barang dan jasa,” terangnya.
Langkah tersebut kemudian, menurut dia, akan menhambat pertumbuhan ekonomi. Padahal pemerintah telah merencanakan pemulihan ekonomi hingga lima persen pada 2022 nanti.
“Di beberapa negara kebijakan pemulihan ekonomi justru memberikan penurunan PPN, karena yang menikmati PPN ini masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Malah, dikatakan Bhima, negara yang gagal menambah PPN adalah negara Kolombia. Sebab sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat.
“Penerapan kebijakan 3 tahun ke depan ini justru bisa mengulangi kesalahan seperti dilakukan negara Kolombia,” ucapnya. (nas)
