INDOPOSCO.ID – Pesantren merupakan sebuah lembaga nonformal atau tradisional yang sudah ada sebelum Bangsa Indonesia merdeka. Biasanya, para murid (santri) tinggal bersama dengan Kiai. Lembaga itu pun mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu sudah tertuang dalam UU Nomor 18/2019 tentang pesantren.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah memberikan perhatian melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun pada perjalanannya, bantuan itu dinodai dengan tindakan yang melanggar hukum. Seperti pada bantuan hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Untuk mengantisipasi pelanggaran hukum terulang, Pengamat Kebijakan Publik Moch Ojat Sudrajat berpendapat bahwa bantuan hibah Ponpes sebaiknya disesuaikan dengan jumlah santri. Hal itu dinilai lebih berkeadilan.
Menurutnya, Pemprov Banten harus tetap memberikan perhatian kepada pesantren. Tapi pada pelaksanaanya, wajib memiliki inovasi baru. Seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
“Belajar dari Kasus hibah yang saat ini ditangani Kejati Banten, maka saya mengusulkan untuk tahun anggaran 2021 Pemprov Banten harus tetap hadir dalam pendanaan pesantren, tentunya dengan melakukan inovasi dalam penyalurannya. Untuk itu saya mengusulkan cara penyaluran hibah pesantren dilakukan sama seperti penyaluran dana BOSDa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya, Jumat (11/6/2021).
Menurutnya, aturan yang ada pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 49/2017, sudah sangat rijit. Sehingga tinggal dilakukan evaluasi pelaksanaannya agar adil. Artnya, panitia hibah pada saat menerima proposal dan memverifikasi tidak membeda-bedakan pesantren.
“Sama seperti di BOSDa sekolah swasta, Dindikbud tidak membeda–bedakan, dan semua sekolah menerima BOSDa dengan nilai besaran yang sama setiap siswanya. Apakah sekolah tersebut merupakan sekolah dengan berbasis keagamaan tertentu atau pun umum,” ungkapnya.
Ia menerangkan, penyaluran dana hibah pesntren dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak melalui lembaga tertentu, yang akan menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan dari lembaga yang lain.
“Besaran nilai hibah harus juga adil, yakni jika Pesantren X dengan santri yang lebih sedikit dan Pesantren Y yang santrinya lebih banyak, maka harus dapat diperhitungkan dengan seksama. Contoh, jumlah santri kurang dari 50 orang, per-santri Rp 500.000. Kemudian, jumlah santri 51 orang sampai dengan 150 orang, Rp 400.000,” terangnya.
Ojat menuturkan, jika pun terjadi permasalahan hukum atas penggunaan yang tidak sesuai atau verifikasi yang tidak benar, maka permasalahan tersebut akan terlokalisir.
“Demikian ususlan saya ini, semoga bisa dan dapat memberikan masukan bagi para pihak, dengan demikian Pesantren di Banten tetap dan harus mendapatkan pendanaan dari Pemprov Banten,” tuturnya. (son)
