INDOPOSCO.ID – Mantan Direktur pembinaan jaringan kerja antar Komisi dan instansi (PJKAKI) Sujanarko dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta Rizka Anungnata melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik.
“Laporan ini kami sampaikan Senin (7/6/2021),” ungkap Sujanarko dalam keterangan, Rabu (9/6/2021).
Tiga pelapor tersebut menyatakan keprihatinannya atas dugaan praktik jual beli perkara yang dilakukan AKP Stepanus Robin Pattuju. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, dalam perkara tersebut, diduga ada keterlibatan LPS.
“Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” ujar Sujanarko.
Ketiga pelapor menduga ada dua dugaan pelanggaran etik yang dilakukan LPS. Pertama, dugaan LPS menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Walikota Tanjungbalai, Syahrial.
Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip INTEGRITAS yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi “Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung”
Lalu, dugaan lainnya, LPS menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Walikota Tanjungbalai Syahrial untuk urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.
Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip INTEGRITAS yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi “Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi”
“Atas dua dugaan tersebut, saya menyatakan kesediaannya sebagai saksi, karena merasa memiliki banyak informasi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut,” kata Penyidik Rizka Anungnata.
“Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya kami menduga atau setidaknya patut menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh LPS,” imbuhnya.
Sementara itu, Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan, jika memang tidak terbukti, ia meminta Dewan Pengawas untuk berani mengumumkan kepada publik. Sehingga, KPK akan bebas dari stigma adanya kebiasaan yang tidak benar dalam penanganan perkara.
“Ini penting dan berdampak besar bagi keberlangsungan KPK dan merupakan isu yang menyangkut roh dan jiwa, harkat dan martabat KPK sebagai lembaga penindakan tindak pidana korupsi,” ujar Novel Baswedan. (nas)
