INDOPOSCO.ID – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di 34 provinsi tidak akan efektif. Karena di dalamnya tidak ada sanksi tegas.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio melalui gawai, Rabu (2/6/2021).
Menurut Agus, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus disertai dengan sanksi. Apalagi kebijakan tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
“PPKM ini dasarnya apa? Apakah daerah sudah membuat peraturan daerah (Perda)? Kan di dalamnya ada sanksi,” ungkapnya.
Dia menyebut, baru ada tiga daerah yang memiliki perda terkait penanganan Covid-19. Sementara penanganan Covid-19 harus dilakukan secara serius.
“Pascalebaran di Jawa Tengah saja sudah ada 8 kabupaten/ kota dengan angka Covid-19 tinggi. Bahkan Kudus sudah di lockdown. Ini harus ditangani serius,” tegasnya.
Dikatakan Agus, penggunaan instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) dalam penerapan PPKM tidak tepat. karena dalam instruksi sendiri tidak ada penegakan hukum di dalamnya.
“Instruksi atau surat edaran itu kan sifatnya internal. Pelaksanaannya juga bisa dituntut oleh masyarakat yang keberatan,” ucapnya. (nas)
