INDOPOSCO.ID – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam menggunakan anggaran tidak hanya mengejar angka serapan namun memanfaatkannya untuk kesejahteraan salah satunya dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Salah satu yang menjadi kepedulian saya dalam mendorong peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan,” kata Harry Azhar Azis seperti dikutip Antara saat bersilaturahmi bersama keluarga besar Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Provinsi Kalbar di rumah dinas Wali Kota Pontianak, Kamis (20/5/2021) malam.
Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengaku berasal dari keluarga tidak mampu namun dengan bersekolah dan menempuh pendidikan tinggi maka ia dapat mencapai posisi seperti saat sekarang. “Karena pengaruh pendidikan di IPM ini, bersifat jangka pendek dan jangka panjang,” kata Harry.
Ia pun mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa atau siswi terutama dari kalangan tidak mampu yang berprestasi agar menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
“Misalnya menganggarkan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar di luar alokasi yang sudah ada,” ujar dia.
Ia tidak memungkiri selama ini yang menjadi salah satu penilaian terhadap anggaran daerah adalah tingkat serapan. “Bukan melihat manfaat dari anggaran tersebut untuk kesejahteraan daerah,” kata dia.
Untuk itu, ia saat menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI dirinya mendorong perbaikan konsideran anggaran sehingga baik pemerintah pusat dan daerah mempunyai “tools” yang kuat dalam menyusun baik melalui anggaran itu maupun kebijakan. Penilaian IPM sebuah daerah terdapat tiga indikator utama, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi.
Sementara Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, anggaran daerah Kota Pontianak pemanfaatannya salah satunya dengan fokus ke infrastruktur yang dapat mendongkrak ekonomi lokal.
“Karena Kota Pontianak tidak ada sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan, maka fokus anggaran untuk kegiatan yang dapat mendongkrak ekonomi lokal,” ujar Edi Rusdi Kamtono yang juga Wakil Ketua Dewan Penasehat MW KAHMI Provinsi Kalbar.
Ia mencontohkan pembangunan waterfront di Kota Pontianak yang terus dilanjutkan sehingga dapat mendorong UMKM untuk memanfaatkan kawasan wisata tersebut.
Ia mengakui, pandemi Covid-19 membuat sejumlah indikator kesejahteraan di Kota Pontianak mengalami penurunan. Misalnya kenaikan angka pengangguran terbuka yang kini berada di kisaran 12 persen dari total jumlah penduduk meski angka kemiskinan mengalami penurunan dari 4,6 persen menjadi 4,2 persen. (wib)
