INDOPOSCO.ID – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerataan investasi di Sulawesi Tengah (Sulteng) perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di sana berlangsung cepat.
“Kawasan Industri khususnya pertambangan di Sulteng cukup besar sebagai kawasan-kawasan bahan baku. Namun kawasan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu perlu dikembangkan karena sangat cocok untuk kegiatan hilirisasi,” kata Bahlil seperti dikutip Antara Rabu (19/5/2021).
Menurutnya, KEK Palu sangat komplit sebab akses dari Pelabuhan Pantoloan sangat dekat dan Teluk Palu merupakan bagian dari pintu jalur perdagangan Internasional, sehingga kegiatan ekspor sangat mudah. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan hilirisasi di KEK tersebut sebagai sarana bagi pelaku usaha berkegiatan di bidang industri.
Dari total luas lahan KEK Palu kurang lebih 1.500 hektare, sekitar 353 hektare sudah dibebaskan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu maupun pihak investor serta Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola kawasan tersebut. Selebihnya masih dimiliki masyarakat sekitar dan komitmen masyarakat setempat memberikan dukungan atas kegiatan industri di KEK itu.
Selain itu, tambahnya, guna meningkatkan investasi di KEK Palu, perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur, agar pemilik modal di dalam maupun luar negeri lebih berminat masuk dan menanam investasi mereka. KEK Palu masuk dalam zona kawasan Industri Prioritas Nasional (IPN) dan Proyek Strategis Nasional.
“Di masa pandemi Covid-19, tahun 2021 target pertumbuhan ekonomi nasional lima persen. Strategi yang dilakukan yakni mendorong sektor investasi. Dalam konteks ini, pemerataan pembangunan kawasan ekonomi baru hanya bisa dilakukan dengan cara penetrasi investasi,” katanya.
Ia mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi hal penting sebagai bahan laporan untuk Presiden Joko Widodo. “Saya diperintahkan untuk melihat lebih dekat dan mengecek 15 KEK di Tanah Air, termasuk KEK Palu. Lalu, kemudian formulasi apa yang harus dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pengisian kawasan oleh investor,” katanya.
Ia juga berpesan kepada kepala daerah di Sulteng, sebagai mana Keputusan Presiden (Kepres) nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, bila ada investasi masuk ke daerah maka wajib berkolaborasi dengan pengusaha di daerah, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil dan Menengah (IKM).
“Ini bentuk komitmen pemerintah Pusat agar masyarakat ikut merasakan hasil investasi tersebut, dalam artian terserap lapangan pekerjaan dan sebagainya,” ujar Bahlil. (wib)
