INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan aktivitas masyarakat setelah Lebaran perlu diantisipasi. Ia mengungkapkan, masyarakat yang tidak mudik akan melakukan halalbihalal, wisata dan ke mal atau pusat perbelanjaan.
“Kalau orang Tangerang Raya tidak boleh ke pantai di Banten barat mungkin bisa diminimalisir. Pariwisata yang dibuka bisa menimbulkan kerumunan masyarakat dari wilayah luar. Kecuali kalau hanya untuk wisatawan lokal. Pusat-pusat perbelanjaan di Tangerang Raya juga akan ramai oleh penduduk yang tidak mudik. Karena itu perlu diantisipasi,” ujar Wahidin Halim dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pengendalian transportasi hari raya Idulfitri 1442 H di Provinsi Banten secara virtual dari ruang rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No.158, Kota Serang, Selasa (4/5/2021).
Dia mengungkapkan larangan mudik Lebaran Idulfitri 1442 H sudah menjadi kesepakatan dan masyarakat Banten sudah memahaminya.
“Tinggal kita bagaimana melakukan penataannya,” ujarnya.
Wahidin menjelaskan, posisi Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa sangat strategis. Selain itu, sekitar 63% penduduk Provinsi Banten merupakan pendatang. Termasuk pula penduduk Jakarta yang sebagian besar tinggal di Tangerang Raya.
“Sehingga pada tahun ini Polda Banten mengajukan 19 titik penyekatan. Tangerang Raya yang masuk aglomerasi dengan Jakarta, namun memiliki kedekatan dengan Pandeglang. Kami menyarankan agar kereta komuter tidak sampai Rangkasbitung alias cukup sampai Tangerang Raya. Sehingga hanya beroperasi di daerah aglomerasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan Provinsi Banten merupakan salah satu tujuan mudik nomor lima di Pulau Jawa setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Menhub berharap operasi penyekatan dilakukan secara simpatik. Menurut perkiraannya sekitar dua juta pemudik berasal dari Banten.
“Bandara Soekarno-Hatta diperketat dengan dua kali tes PCR dan karantina lima hari serta memperhatikan travel gelap di Pelabuhan Merak,” tegasnya.
Sementara itu Kasatgas Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan Provinsi Banten termasuk provinsi dengan tingkat pengendalian kasus Covid-19 yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan tren kasus aktif yang rendah (4,32%), tingkat kesembuhan yang tinggi (93,14), serta tingkat kematian yang rendah. Ketiga indikator itu lebih rendah dari Nasional.
“Kondisi ini tentunya bisa kita pertahankan, karena beberapa daerah khususnya di Pulau Sumatra mengalami peningkatan. Biasanya tidak menunggu lama untuk terjadi peningkatan pesat/ eksponensial,” ujarnya.
“Kita harus tegas mengatakan jangan mudik. Lebih baik kita sekarang cerewet, daripada korban berderet-deret. Diharapkan Posko PPKM Mikro diminta memberikan fasilitasi virtual kepada masyarakat kurang mampu,” tambahnya.
Rakor tersebut diikuti bupati/wali kota se-Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, serta Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Banten. (dam)
