INDOPOSCO.ID – Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding menyatakan, KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan penyelenggara negara.
Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan.
“Apabila hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka akan kami kembalikan dan kami anggap penyelenggara negara tidak menyampaikan LHKPN,” ujar Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu (7/4/2021)..
Laporan kekayaan yang tidak lengkap, menurutnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansinya maupun secara nasional.
Ia mengimbau kepada penyelenggara negara di Bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. “Ini salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK mencatat sebanyak 21.939 penyelenggara negara yang terdaftar sebagai wajib lapor, belum melaporkan harta kekayaannya untuk periode tahun 2020 yang diberi tenggat waktu hingga 31 Maret 2021.
Dari 378.072 wajib lapor secara nasional, KPK telah menerima 356.133 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau (LHKPN) sebesar 94,20 persen. Dengan rincian, Bidang Eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 wajib lapor yang telah melaporkan. Kemudian, Bidang Yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 wajib lapor. Selanjutnya, Bidang Legislatif 84,84 persen dari total 20.094 wajib lapor dan BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 wajib lapor.
KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.
Untuk bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga tercatat 5 (lima) penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN.
Sementara itu, untuk tingkat pemerintah daerah KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan walikota. Terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. (nas)
