INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) selaku Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Ridwan Kamil meminta kepada Pertamina untuk menyerahkan ladang-ladang minyak yang tidak terurus dikelola oleh pemerintah daerah (pemda).
“Kami meminta ladang-ladang kecil yang sudah tidak masuk skala ekonomi, mohon diarahkan dan diperintahkan untuk kami kelola atas nama sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ridwan Kamil dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (5/4/2021).
Ini dilakukan, lanjut dia, untuk mendorong pembangunan infrastruktur publik di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertamina punya banyak ladang minyak kecil dan tidak terurus karena skala ekonomi dianggap sudah tidak memadai, dikasih ke kami juga tidak. Padahal bagi kami, uang receh puluhan miliar ataupun ratusan miliar itu bisa untuk bangun puskesmas, bangun sekolah dan pengaspalan jalan,” ujar Ridwan Kamil.
Dia mengatakan, dengan pola pikir koorporasi yang membiarkan ladang minyak skala kecil tidak diserahkan ke daerah, akhirnya tidak ke mana-mana. “Jadi income Pertamina tidak, ke kami juga tidak,” katanya.
Ridwan Kamil juga berbicara tentang masa depan pengelolaan energi di daerah yang masih didominasi bahan bakar fosil, termasuk juga membahas tentang energi baru dan terbarukan menjadi fokus ADPMET, melalui pengembangan energi bersih berbasis sampah, kotoran hewan dan tumbuhan.
Selain itu, ADPMET juga memiliki misi terkait pengembangan sumber daya manusia agar kelak masyarakat di daerah tidak hanya menjadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki oleh negara.
Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR mengambil kesimpulan untuk memberikan kesempatan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola ladang-ladang minyak dan gas bumi, serta memasukkan proyek-proyek energi terbarukan sebagai proyek strategis nasional. (dam)
