INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus memastikan proses penetapan emergency use authorization (EUA) AstraZeneca berjalan sesuai standar, sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin darurat untuk vaksin AstraZeneca yang dikembangkan Oxford University. Vaksin yang tidak dilakukan uji klinis di Indonesia ini, menurut BPOM, memiliki hasil efikasi 62 persen.
“Sebagai wakil rakyat, saya perlu mendapat kepastian bahwa izin darurat penggunaan vaksin oleh pemerintah telah melewati prosedur standar. Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, bahwa dulu izin EUA Sinovac keluar setelah ada uji klinis tahap ketiga di Indonesia. “Jadi, apakah hal yang sama tidak perlu dilakukan untuk AstraZeneca? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini, agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat awam. Jika tidak ada uji klinis, dari mana diperoleh tingkat efikasi 62 persen?,” tegasnya.
Netty mengapresiasi kecepatan pemerintah memutuskan penggunaan jenis vaksin dan mendatangkannya ke tanah air. Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi proses uji klinis dan tidak ada kepentingan bisnis atau muatan politis di dalamnya.
“Kita sedang perang melawan COVID-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis. Kita perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO. Selain itu, harus dipastikan keluarnya UEA vaksin AstraZeneca dapat mempercepat proses vaksinasi nasional yang saat ini berjalan lambat,” kata Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini.
“Sampai saat ini realisasi vaksinasi masih rendah yakni hanya 200 ribu perhari, padahal target pemerintah adalah 1 juta dosis perhari. Oleh karena itu, harus dipastikan dengan keluarnya izin AstraZeneca, target vaksinasi dapat tercapai,” imbuh Netty.
Ia menyarankan pemerintah agar lebih kreatif dalam melaksanakan proses vaksinasi, misalnya dengan strategi jemput bola. Tidak hanya dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) saja.
“Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal jauh dari fasyankes tersebut? Lakukan lebih kreatif dengan jemput bola, misalnya. Jangan hanya menunggu. Pemerintah bisa juga melakukan vaksin massal di berbagai tempat yang bisa langsung menjangkau sasaran penerima vaksin,” tambahnya.
Karena, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, ketepatan dan kecepatan vaksin penting dilakukan untuk membentuk herd immunity. “Jadi kalau proses vaksinasinya lambat dan akhirnya tidak mencapai herd immunity, apa gunanya program vaksinasi? Jangan hanya cepat memutuskan membeli dan mendatangkan vaksin, tapi masih sengkarut manajemen pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca telah tiba di Indonesia pada Senin (08/03/2020) lalu. Vaksin ini juga sudah dipakai di Inggris, Jerman dan Korea Selatan. (nas)
