INDOPOSCO.ID – Di era Pandemi Covid-19 ini tidak menyurutkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Joko Widodo dalam membangun desa dengan segala keterbatasan.
Gus Menteri, sapaan akrabnya terus membangun komunikasi dengan perangkat desa, termasuk lewat virtual. “Hampir setiap minggu saya lakukan webinar dengan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan tema. Misalnya kemarin bertema pemutakhiran data karena ini penting sekali Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Desa,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar secara virtual dengan tema ‘Dana Desa di Era Pandemi Covid-19’ pada Senin (8/3/2021) yang digelar Tribun News Network.
”Jika Indeks Desa Membangun terwujud, maka kita akan miliki peta jalan (roadmap, red) untuk mengetahui kondisi objektif desa. Dan dengan peta itu, akan mudahkan untuk berikan perlakuan ke desa. Contohnya kemiskinan, yang secara nasional ini sangat kompleks tapi berbeda jika berbicara soal kemiskinan di desa,” ujarnya.
Menurut Gus Menteri, kemiskinan di desa itu banyak karena di total. Namun, jika dipecahkan per desa maka relatif lebih mudah penanganan dengan menggunakan dana desa dengan sejumlah programnya seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). “Jika berbicara secara mikro, maka rasanya tidak sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan,” tandasnya.
”Termasuk terkait SDGs ketiga, yaitu Desa Sehat Sejahtera, maka kita akan miliki data warga yang menginap penyakit berbahaya dan menahun serta stunting. Ini tidak akan sulit dituntaskan jika dilakukan pendekatan secara mikro itulah pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa sangat penting dan efektif,” jelasnya.
“Dengan SDGs Desa ini, semua permasalahan di desa bisa terencanakan pembangunannya dengan berbasis data dan berbasis masalah karena kelemahan perencanaan pembangunan sebelumnya karena basisnya kurang seperti datanya tidak valid dan tidak berbasis masalah,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.
Selain webinar, Gus Menteri juga tetap melakukan kunjungan langsung ke desa, karena apapun berhubungan dengan masyarakat desa tidak serta merta bisa diwakili secara virtual. Harus ada pertemuan dan dialog dengan segala keterbatasan dan tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) ketat.
Hal lainnya, Kemendes PDTT juga punya kebijakan baru yang disebut Tim Sapa Desa yang terdiri dari 35 personel. Mereka setiap harinya menghubungi Kepala Desa dan Perangkat Desa berbasis zonasi untuk mengetahui permasalahan yang kemudian didiskusikan untuk dicarikan solusi yang tepat.
Namun, Gus Menteri memastikan jika Tim Sapa Desa akan terus berlanjut meski era Pandemi Covid-19 telah usai karena program ini memang efektif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di desa.
Perkembangan penyerapan Dana Desa 2021 hingga 6 Maret:
Pagu: Rp72.000.000.000.000
Pencairan Dana Desa: Rp5.069.457.863.160 (7 persen). Dana Desa dicairkan ke 21.628 desa (29 persen)
Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19: Rp456.147.341.120 (9,0 persen dari pencairan dana desa)
Dana Desa untuk BLT Dana Desa: Rp206.052.600.000 (4,1 persen dari pencairan dana desa). (nas)
