INDOPOSCO.ID – Core business (bisnis inti) PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipertanyakan.
Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ikhsan Ahmad, kepada INDOPOSCO.ID, Sabtu (6/3/2021) malam mengatakan Pemprov Banten telah menggagas BUMD PT ABM. Perusahaan plat merah ini bertugas untuk menjadi fasilitator pengelolaan produk petani mulai dari pra panen hingga pascapanen, dan proses distribusi dari hulu ke hilir.
“BUMD agrobisnis ini juga bertugas untuk menjaga kestabilan stok dan harga dengan kucuran dana dari APBD Banten, di mana pada tahun 2021 ini diberikan sebesar Rp 75 miliar,” ujar Ikhsan Ahmad.
Menurut Ikhsan, keberadaan BUMD Agrobisnis Banten sejatinya harus menjadi tangan Pemprov Banten yang efektif untuk membela petani di Banten. “Namun, kalau kita tracing, nyaris belum terlihat apa yang akan dilakukan BUMD ini terkait pada core business-nya untuk berpihak pada petani. Karena itu, kita pertanyakan core business BUMD Agrobisnis Banten ini,” tegas Ikhsan.
Ikhsan mengatakan, penyertaan modal sebesar Rp 75 miliar yang diberikan kepada BUMD PT ABM pada tahun 2021 ini, merupakan dana yang sangat besar. Karena itu, kata Ikhsan, wajar kalau masyarakat bertanya apa yang menjadi strategi dan kajian yang sudah dilakukan serta skema bisnis BUMD tersebut terhadap pertanian di Banten.
“Salah satu produk unggulan di Banten adalah padi. Namun, saat ini, padi penuh dengan problematika mulai dari persoalan pupuk, resistensi terhadap praktik ijon, hilangnya gabah dari Banten saat panen, karena belum ada pengelolaan tata niaga yang jelas dan menguntungkan petani,” ujarnya.
Ikhsan berpendapat, BUMD Agrobisnis Banten seharusnya mampu menjadi lembaga yang dapat melindungi harga hasil panen petani, menjadi patner bisnis petani, agar padi yang dipanen dapat menjadi produk unggulan Banten.
“Kita berharap, PT ABM sebagai BUMD di Banten mampu berdiri professional, berpihak pada produk petani lokal, membangun bisnis dengan mengangkat potensi yang ada di Banten,” ujarnya.
Ikhsan mengingatkan PT ABM untuk tidak sekadar menghabiskan anggaran dari APBD Banten, sama seperti BUMD lainnya yang hanya menghabiskan anggaran untuk studi banding.
“Jangan sampai nasib PT ABM sebagai BUMD sama seperti BUMD milik Pemprov Banten lainnya, yang hanya menghabiskan anggaran untuk studi banding, biaya operasional, membeli kendaraan dinas yang mentereng dan sibuk mengurus bisnis masing-masing personelnya, dengan memanfaatkan dana APBD,” pungkasnya. (dam)
