Nusantara

Jawa Timur Jadi Rujukan Reformasi Birokrasi yang Fokus dan Berdampak Nyata

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) ditunjuk menjadi percontohan reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan. Daerah percontohan bisa menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pelaksanaan RB yang lebih fokus dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Sesuai arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pelaksanaan RB diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada pembangunan, khususnya di saat pandemi seperti saat ini, maka Kementerian PANRB berupaya membangun program yang dapat mewujudkan hal tersebut,” jelas Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Agus Uji Hantara.

Hal itu diungkapkannya saat membuka focus group discussion (FGD) tentang pelaksanaan RB tematik pengentasan kemiskinan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/4).

Pelaksanaan reformasi birokrasi masuk pada periode ketiga grand design 2009-2024, dan mengarah menuju world class birokrasi. Namun pada kenyataannya, RB dirasa masih perlu penajaman dan fokus pelaksanaan sehingga diperlukan RB tematik yang berdampak pada pembangunan nasional.

Dari sudut pandang Pemprov Jawa Timur, provinsi di ujung timur Pulau Jawa itu memiliki beberapa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui sinkronisasi program antar-pusat dan daerah, antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu. Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur Kukuh Tri Sandi menjelaskan, upaya lain adalah meningkatkan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Provinsi Jawa Timur juga memperluas dan meningkatkan kualitas kelompok usaha bersama, pengembangan dan penguatan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam upaya penanganan PMKS, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, dan mendukung sistem perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) plus dan jaminan sosial lainnya,” jelas Kukuh.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi saat ini sebesar 8,07 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 130 ribu. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi menggunakan perlindungan dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta UMKM.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button