Nusantara

Praktisi Hukum: Digugat Al Muktabar, Pemprov Banten Bisa Gunakan Dasar Diskresi

INDOPOS.CO.ID – Perseteruan antara mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Almuktabar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan register perkara 15/G/2021/PTUN. SRG. Pasalnya SK pemberhentian Al Muktabar Nomor 821.2/KEP.211-BKD/2021 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Sekretaris Daerah dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Praktisi hukum Daddy Hartadi menyikapi gugatan Almuktabar sebagai langkah yg sah-sah saja dilakukan oleh Al Muktabar sebagai Warga Negara dalam usaha mencari keadilan. Langkah hukum Al Muktabar menurut Daddy terlindungi secara konstitusional, dan dapat memberi kepastian hukum atas polemik status, dan kedudukan Sekda Banten yang sebenarnya, yang nantinya diputuskan oleh pengadilan.

Lebih lanjut Daddy menyikapi agar gugatan Al Muktabar dipastikan tidak kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Norma pasal itu gugatan TUN hanya bisa diterima jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yg menjadi objek sengketa itu tidak lebih dari 90 hari sejak diumumkankannya KTUN sampai pada tanggal mengajukan gugatan ke PTUN.

“Pastikan bahwa gugatan itu tidak melebihi 90 hari agar tidak ditolak pengadilan gugatannya. Jika lebih, dapat dipastikan gugatan akan di tolak karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan,” terangnya.

Daddy juga menyikapi yg menjadi pokok perkara dalam gugatan itu, yaitu soal diberhentikannya Al Muktabar sebagai Sekda oleh SK Gubernur, sementara pengangkatan Almuktabar sebagai Sekda melalui SK Presiden, dan saat ini pengunduran diri Al Muktabar untuk pindah ke Kemendagri belum disetujui presiden. Namun Gubernur Banten lebih dulu memberhentikan Almuktabar melalui keputusan Gubernur.

Baca Juga: Pengamat: Al Muktabar Jadi Pj Gubernur Banten Bukan Keniscayaan

Daddy dalam keterangannya saat dimintai tanggapan oleh Indopos Jum’at (18 Februari 2022), Pengacara yang dikenal sebagai aktivis pergerakan ini menilai pada pokoknya Gugatan tersebut harus dilandasi karena adanya pertentangan KTUN yg terbit dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan Asas Asas umum pemerintahan yang baik dan atau adanya penyalahgunaan wewenang sebagaiman diatur dalam UU PTUN pasal 53 ayat (2) terkait dasar gugatan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button