Wapres Tawarkan Opsi Relokasi Warga di Kawasan Rawan Bencana
INDOPOSCO.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pentingnya relokasi warga ke tempat lebih aman.
“Sekarang sedang dipikirkan apakah tidak sebaiknya dilakukan relokasi, ini supaya tidak terus menerus terjadi,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat meninjau korban gempa di Kampung Cibeulah, Desa Munjul Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Kamis (20/1/2022).
Menurut Wapres, masyarakat tidak keberatan bila rumah mereka dipindahkan karena mereka sering menjadi korban bencana alam. Pemerintah sudah memetakan wilayah mana saja yang tepat untuk tempat baru mereka.
Baca Juga : Ahli Mitigasi: Penegakan Hukum di Kawasan Rawan Bencana Lemah
“Jangan terus menerus seperti ini. misalnya itu, seperti di Lumajang itu kemudian direlokasi ke tempat yang lebih baik, lebih aman,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy mengatakan, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) terkait di Provinsi Banten menjajaki opsi relokasi rumah warga di kawasan rawan bencana sebagaimana di lokasi yang dikunjungi Wapres tersebut.
“Pak Wapres tadi meminta kita menjajaki opsi relokasi untuk wilayah-wilayah yang memang rawan atau bencana sering terjadi,” kata Andika usai mendampingi Wapres.
Baca Juga : Longsor di Sumedang, Puluhan Rumah Terancam Tertimbun dan Warga Diminta Mengungsi
Bersama Andika turut mendampingi kunjungan Wapres Ma’ruf Amin tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita. Sementara rombongan Wapres sendiri diikuti Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Soeharyanto.
Pemprov Banten sendiri, kata Andika, saat ini fokus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, sandang dan pemulihan trauma. Pemprov Banten juga memastikan adanya percepatan bantuan perbaikan rumah bagi korban terdampak berdasarkan kesepakatan antara pemeritah pusat, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang.
Pemprov Banten, kata Andika, juga akan segera mengaktifkan seluruh klaster kebencanaan dan aturan pelaksanaan teknisnya yang akan diatur melalui Pergub.
“Diharapkan BPBD Provinsi Banten segera dapat menindaklanjuti,” kata Andika.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, politik anggaran dari APBD harus berpihak pada sikap afirmatif terhadap disaster awareness yaitu membangun kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders agar siap dalam menghadapi bencana.
“Sinergi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan antara lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, dunia usaha dan media,” ujarnya.
Lebih jauh, Andika melanjutkan, Pemprov Banten akan memperbanyak kegiatan mitigasi bencana terutama di wilayah pesisir pantai utara dan selatan Banten serta Selat Sunda.
Hal itu akan dilakukan melalui perbanyakan vegetasi hutan mangrove, edukasi kebencanaan bagi masyarakat melalui simulasi bencana di daerah rawan potensi bencana, Tagana masuk sekolah, kampung siaga bencana, dan desa tangguh bencana.
Pemprov Banten juga, tambahnya, akan memperluas penanggulangan bencana berbasis masyarakat, melalui pembentukan kampung siaga bencana di setiap kecamatan.
“Kita juga akan memperbanyak lumbung-lumbung sosial di lokasi rawan bencana, agar memudahkan akses logistik bagi masyarakat serta memberikan apresiasi kepada relawan kebencanaan,” katanya.
Untuk diketahui, gempa Pandeglang yang berpusat di kawasan Kecamatan Sumur terjadi pada Jumat (14/1) lalu dengan kekuatan 6,6 skala richter. Sekitar 2.865 rumah di Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang mengalami kerusakan. (dam)
