Nusantara

Gubernur Banten Klaim Taat Aturan Dalam Menetapkan UMP

INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim mengklaim bahwa pihaknya taat aturan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia yang menetapkan UMP dan UMK sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim yang diserang gelombang aksi buruh, namun tetap konsisten dengan keputusannya.

Baca Juga : Baru 27 Provinsi Telah Miliki UMK di 252 Kabupaten/Kota

Sementara lima gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

“Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ungkap Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022).

Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota.

Baca Juga : Kemnaker Minta Perusahaan yang Mampu Bayar UMP di Atas Penetapan Gubernur

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,”terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button