Nusantara

Hapus Karamba di Danau Toba, Rugikan Ekonomi Warga

INDOPOSCO.ID-Peneliti dari IPB University menilai menghapus keramba jaring apung (KJA) untuk budidaya ikan nila di Danau Toba dapat membawa kerugian sosial ekonomi besar bagi perekonomian dan masyarakat setempat.

“Menghapus KJA dari Danau Toba bukanlah tindakan yang tepat. Menghapusnya justru akan membawa kerugian sosial ekonomi besar bagi perekonomian dan masyarakat kawasan Danau Toba. KJA sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan di perairan Danau Toba,” kata Ketua Tim Peneliti Care Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LPPM) IPB University Prof Manuntun Parulian Hutagaol dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pataka bertajuk” Masyarakat, Ekonomi, dan Lingkungan Kawasan Danau Toba” yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba, serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba.

Surat keputusan tersebut mengatakan daya dukung Danau Toba untuk KJA menjadi 10.000 ton ikan per tahun, dengan tujuan agar kualitas air yang terkontaminasi dapat teratasi. SK Gubernur Sumatera Utara itu diterbitkan dalam mendukung program prioritas pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional.

Baca Juga : Budidaya Ikan Sistem KJA Sukses Majukan Wilayah dan Masyarakat Danau Toba

Namun menurut Parulian, KJA sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan di perairan Danau Toba agar pencemaran lebih teratasi. Semua sumber pencemaran, kata Parulian, harus diwajibkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengadakan kerjasama yang keras dalam mengelola suatu lembaga co-manajemen.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button