Nusantara

Pemberhentian Sekda Banten Tuai Polemik

INDOPOSCO.ID – Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar yang mundur dari jabatan pertengahan bulan Agustus 2021 terus menuai polemik.

Menyikapi pemberhentian Sekda Banten dalam sidang disiplin yang diselenggarakan di kantor BKD Banten, Jumat (26/11/2021) lalu, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ikhsan Ahmad angkat bicara.

Menurut Ikhsan, yang berhak memberhentikan Sekda Provinsi itu bukan gubernur, melainkan presiden selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pusat yang mengeluarkan SK pengangkatan Al Muktabar sebagai Sekda Banten tahun 2019 lalu.

“Peristiwa pemberhentian Sekda ini sekali lagi membuktikan betapa rusaknya tatanan dan prosedur dari tata Kepegawaian yang ada di Pemprov Banten, sehingga menimbulkan tafsir yang simpang siur,” ujar Ikhsan, Senin (29/11/2021).

Baca Juga : Dicecar 15 Pertanyaan, Al Muktabar Resmi Dipecat dari Sekda Banten

Menurut Ikhsan, mulai dari persoalan mundur atau tidaknya Sekda Banten Al Muktabar, hingga Plt yang mempunyai kewenangan terbatas namun menjadi ketua tim pemeriksa kepada Sekda definitif sebagai terperiksa, sampai ke persoalan absensi.

“Mirip anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanage konflik dengan kapasitas organisasi yang memadai untuk sebuah organisasi pemerintahan,” cetus Ikhsan.

Sementara pengamat kebijakan publik Banten, Moch Ojat Sudrajat mengatakan, pemberhentian sementara Sekda Banten oleh Gubenur Wahidin Halim rawan digugat ke PTUN.

Pasalnya, anggota tim pemeriksa terhadap Al Muktrabar sebagai terperiksa ternyata dipimpin oleh seorang Plt Sekda.

Baca Juga : Selter Sekda Banten Diperkirakan Tahun Depan

”Sebagaimana kita tahu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/I/2021, tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian, angka 3 huruf b angka 2 berbunyi, bahwa Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Sedangkan keputusan tim pemeriksa ini akan berdampak terhadap status hukum pada aspek kepegawaian pak Al Muktabar ,” kata Ojat.

Ia mengaku, Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang dipimpinnya kembali memasukan gugatan ke PTUN Serang atas “Kedudukan/Posisi Sekda Banten” dalam kapasitas Tim Pertimbangan PPID Provinsi Banten.

“Sebagaimana diketahui Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sebenarnya telah melakukan gugatan nomor perkara : 70/G/TF/2021/PTUN Srg, namun gugatan tersebut dicabut karena diperlukan perbaikan setelah mendapat masukan dari majelis hakim ketika persidangan persiapan, dan selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 Perkumpulan Maha Bidik Indonesia kembali melakukan gugatan baru,” tuturnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button