Diduga Buntut dari Rencana Pembongkaran Tempat Hiburan, Pemkab Serang Digugat ke Pengadilan
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Langkah hukum itu diambil diduga buntut dari rencana pembogkaran tempat hiburan di Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Bahkan, gugatan itu telah terdaftar di sistem informasi penelusuran perkara PN Serang, dengan nomor perkara 150/Pdt.G/2021/PN Srg dengan penggugat atas inisial RAP.
Sedangkan pihak yang tergugat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang, Pemda Kabupaten Serang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang.
Baca Juga : Ormas Dukung Pemkab Serang Bongkar THM
Dari keterangan informasi di situs PN Serang, perkara itu sudah didaftarkan pada 10 November 2021.
Kemudian, penggugat meminta Majelis Hakim untuk, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menetapkan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, menetapkan tindakan penyegelan dan pencabutan ijin usaha terhadap tempat usaha milik penggugat adalah batal demi hukum.
Selain itu, Majelis Hakim diminta menetapkan sah dan tetap berlaku secara hukum terkait ijin usaha milik penggugat, menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
Baca Juga : Soal Pembongkaran TMP, Ketua DPRD : Serahkan Kepada Pemkab Serang, Jangan Buat Konflik
Tuntutan selanjutnya, menghukum tergugat I, tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat baik secara materil dan immateril senilai Rp1 miliar. Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Hingga saat ini, Indoposco masih berupaya mengkonfirmasi pihak penggugat untuk meminta keterangan lebih jelas.
Diketahui, Pemkab Serang akan membongkar tempat hiburan malam (THM) di JLS Kecamatan Kramatwatu dan Waringin Kurung. Tetapi, pembongkaran tertunda karena adanya penolakan untuk menghindari bentrokan antar petugas dan sekelompok orang.
Pembongkaran itu sebagai upaya terakhir dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit masyarakat. (son)
