Nusantara

Begini Kronologis OTT Polda Banten di BPN Lebak

INDOPOSCO.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pegawai honorer di bagian Arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak berinisial Fh, saat menerima uang suap dari pemohon, dalam pengurusan sertifikat dan penerbitan peta bidang seluas 1,8 hektare di kantor BPN Lebak, Jumat (13/11/2021) malam.

Selain Fh, turut juga diamankan dua orang Kepala Seksi, yakni, Mf, Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Im, Kasi Penataan Pertanahan, dan seorang staf di Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan berinisial El, berikut seorang oknum Kepala Desa.Yaitu, Ms, Kepala Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga.

Keterangan yang berhasil dihimpun, kegiatan OTT ini berawal dari laporan masyarakat kepada polisi adanya permintaan uang oleh Fh, seorang pegawai honorer bagian arsip BPN Lebak terhadap seorang pemohon yang sedang mengajukan penerbitan sertifikat hak milik yang berasal dari tanah garapan seluas 1,8 haktare di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, dengan nilai fantastis yang dikatakan untuk diberikan kepada sejumlah pejabat BPN agar penerbitan sertifikat yang diajukan oleh pemohon tersebut itu tidak ada kendala.

Baca Juga : OTT di BPN Lebak, Kanwil BPN Banten Tunggu Hasil Pemeriksaan

Sumber INDOPOSCO mengungkapkan, kronologis terjadinya OTT di kantor Pertanahan Lebak tersebut, berawal dari adanya permintaan uang oleh Fh kepada dirinya dengan nilai Rp 2 ribu per meter untuk bagian Survey dan Pengukuran, dan Rd oknum Kasubsi di Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) minta Rp 1.500 per meter melalui Ms Kades Inten Jaya.

“Jadi awalnya itu, Fh minta Rp 2 ribu per meter dengan alasan untuk bagian pengukuran, dan Rd oknum Kasubsi di HPP bersama El, minta lagi Rp 1.500 per meter melalui Ms, kades Inten Jaya,” ungkap sumber INDOPOSCO yang enggan ditulis namanya itu.

Setelah itu, dokumen bolak balik hampir tiga bulan lamanya di BPN Lebak karena masih adanya kekurangan berkas. Setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap, dirinya diminta membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). ”Setelah saya membayar PNBP, baru keluar lagi angka dari Fh bahwa setiap meja itu harus membayar Rp 2 ribu permeter. Saya nggak tahu, apakah itu hanya karangan dari Fh saja atau memang seperti itu di BPN. Tapi yang ngomong begitu kepada saya adalah Fh,” tuturnya.

Baca Juga : Polda Banten Belum Menetapkan Tersangka Kasus OTT BPN Lebak

Fh juga meminta kepada sumber INDOPOSCO tadi agar menyiapkan ‘peluru’ untuk bertemu dengan Kasi Survey dan Pengukuran. ”Jadi Fh minta kepada saya agar saya menyiapkan pelurunya, kalau mau ketemu dengan Kasi Survey dan Pengukuran.,” ujarnya.

Pada hari Selasa (9/11/2021) dirinya berkoordinasi dengan staf bagian Pengukuran berinisial El, menanyakan kebenaran adanya permintaan uang Rp 2 ribu per meter, sebagaimana yang disampaikan oleh Fh kepada pemohon. Namun saat itu, El menjawab tidak tahu menahu adanya permintaan uang tersebut. ”Tapi ketika saya bilang, kalau memang demikian saya ngikut saja, dan El menjawab Alhamdulillah,” ungkapnya.

Fh juga menjanjikan kepada pemohon untuk bertemu dengan Mf dan Rd hari Jumat (12/11/2021), Pukul 10.00 WIB, namun karena Mf sedang berada di luar kantor, sehingga Fh kembali menjanjikan pemohon ketemu dengan Mf sore hari. ”Jadi saya disuruh menyiapkan uang oleh Fh untuk pak Mf dan pak Rd, serta untuk biaya pendaftaran dan operasional,” terangnya.

Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Fh datang ke kantor BPN Lebak sepulang dan Cimarga, dan pemohon langsung menyerahkan uang yang diminta itu kepada Fh di dalam mobil yang dikendarai oleh pemohon. Tapi tak lama kemudian, polisi langsung menciduk Fh berikut barang bukti.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button