Nusantara

Bantuan Hukum Perlindungan Perempuan-Anak Surabaya Terkendala Perwali

INDOPOSCO.ID – Program bantuan hukum untuk perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya, Jawa Timur, belum bisa masuk RAPBD 2022 terkendala belum terbitnya peraturan wali kota (Perwali).

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sudah tercipta sejak 2 tahun lalu. “Hanya saja, peraturan wali kotanya belum terbit. Jadi, tidak bisa dianggarkan,” tuturnya seperti dikutip Antara, Sabtu (6/11/2021).

Menurut ia, Perda 3/ 2019 tidak bisa diimplementasikan tanpa Peraturan Wali Kota(Perwali) itu, karena ada banyak aturan yang harus diatur oleh Perwali. Untuk itu, Herlina berharap Bagian Hukum Pemkot Surabaya segera menuntaskan pembuatan draft perwali itu.

Umumnya, lanjut ia, warga tidak sanggup bisa menemukan bantuan anggaran dari APBD Pemprov Jatim, yakni untuk satu perkara bisa menemukan bantuan hukum hingga Rp 5 juta per kasus. Anggaran itu diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum(LBH) yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button