Nusantara

Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Senilai Rp11,2 Miliar Disidangkan

INDOPOSCO.ID – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mulai menyidangkan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan nilai kontrak Rp11,2 miliar. Sidang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, Kamis (17/6/2021).

Sidang dengan majelis hakim diketuai Nani Sukmawati didampingi Eti Astuti dan Edwar masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung secara virtual. Hadir jaksa penuntut umum (JPU) Muhzan, Sabah, dan Andrin dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya.

Seorang dari empat terdakwa hadir langsung ke ruang sidang. Sedangkan tiga terdakwa lainnya mengikuti persidangan dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh, tempat mereka selama ini ditahan. Empat terdakwa itu adalah Mahlizar selaku rekanan pelaksana pekerjaan. Terdakwa Mahlizar hadir ke persidangan didampingi tim penasihat hukumnya Zulfan, Junaidi, dan Muhammad Nasir.

Kemudian, terdakwa Teuku Raja Alkausar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), serta terdakwa Ahmad Zakiani Hasan dan terdakwa Murtadha selaku konsultan pengawas pembangunan jembatan. Ketiga terdakwa didampingi penasihat hukum Kasibun Daluay, Faisal, dan kawan-kawan.

JPU dalam dakwaan seperti dikutip Antara menyatakan pembangunan Jembatan Pangwa di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan BPBA tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan nilai anggaran Rp11,2 miliar. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan, setelah jembatan sebelumnya rusak akibat gempa melanda Kabupaten Pidie Jaya.

JPU mengatakan terdakwa Mahlizar menjabat Direktur Utama PT Zarnita Abadi bersama para terdakwa lainnya melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan. Namun berdasarkan pemeriksaan ahli, pekerjaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi.

“Selain itu, volume pekerjaan pengecoran lantai juga kurang, sehingga tidak memenuhi kontrak kerja. Akan tetapi, terdakwa sudah mencairkan 100 persen pekerjaan. Selain itu, terdakwa juga tidak mempekerjakan tenaga ahli seperti dalam dokumen kontrak,” kata JPU.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button