Nusantara

Dituding Hancurkan Tatanan Masyarakat Banten. Ini Kata Akademisi

INDOPOSCO.ID – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Ikhsan Ahmad menuding Sekda Banten Al Muktabar yang berasal dari pejabat Widyaiswara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disinyalir telah merusak tatanan masyarakat, dan nama baik Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

Menurut Ikhsan, yang juga dosen Fisip Untirta, pangkal beberapa masalah besar di Banten, sehingga terjadinya blunder kebijakan dan penganggaran di Banten. “Saya rasa kekisruhan yang terjadi selama ini patut diduga karena Sekda Banten,” ujarnya, Senin (5/4/2021).

Ikhsan memaparkan, beberapa hal dan catatan blunder yang terjadi di Banten adalah tidak masuknya dana bagi hasil (DBH) yang terutang ke dalam anggaran 2021 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. ”DBH yang terutang ini akibat adanya konversi ke dalam penambahan modal ke Bank Banten oleh Pemprov Banten. Ini sangat aneh sekali, utang DBH ke kabupaten/kota tidak dimasukkan ke dalam anggaran 2021. Jelas akhirnya kondisi ini menjadi kisruh,” tuturnya.

Menurut Ikhsan yang kerap menjadi Anggota Panitia Seleksi (Pansel) pejabat eselon 1 dan 2 di sejumlah kota dan kabupaten di Banten ini, bagaimanapun hal ini menjadi tanggung jawab Sekda Banten selaku ketua TAPD. Ini karena kondisi perencanaan anggaran 2021 diketuai Sekda Banten.

“Kita bisa melihat, akibat DBH ini hubungan antara kabupaten/kota dengan Pemprov Banten menjadi tidak baik. Dan ini akan digoreng terus,” cetusnya.

Selain itu, menurut Ikhsan, belum ber-agreement-nya atau kesepakatan pinjaman dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) pada 2021, namun diduga sudah masuk ke dalam APBD 2021. Hal ini pun menjadi tanggung jawab sekda selaku ketua TAPD.

“Seperti semua tahu, bahwa pinjaman dari PT SMI tersebut sudah MoU (perjanjian kerja sama, red) pada 2020. Pada 2020 pun keluar agreement pinjaman tahap I sebesar Rp800 miliar lebih. Artinya di tahap satu ada kesepakatan (turunan MoU adalah agreement, red). Tapi kok pinjaman tahap II pada 2021 yang tertuang dalam MoU, tidak dilakukan agreement terlebih dahulu,” ujarnya

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button