Kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan Vivo Energy: Gotong Royong Jaga Pasokan BBM
INDOPOSCO.ID – Langkah kolaborasi pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina Patra Niaga (PPN) dan badan usaha swasta mulai menunjukkan hasil nyata. Sejalan dengan arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi energi nasional.
Kabar baik datang dari PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang resmi sepakat menjalin proses Business to Business (B to B) dengan Pertamina Patra Niaga. Dari total 100 ribu barel (MB) kargo impor yang ditawarkan, Vivo menyerap 40 MB untuk memenuhi kebutuhan konsumennya di Indonesia.
Dengan penuh keterbukaan, semangat transparansi, dan mengedepankan prinsip good corporate governance, kedua perusahaan ini berkomitmen memastikan pasokan BBM tetap aman, distribusi energi lancar, dan pelayanan kepada masyarakat terus terjaga.
Penjabat (Pj) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengapresiasi terjalinnya kerja sama tersebut.
“Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo. Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik,” ujar Roberth dalam keterangan, Sabtu (27/9/2025).
Ia juga menegaskan, mekanisme pasokan kepada Vivo akan dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Harapan kami, dengan niat baik ini Vivo dapat berkolaborasi, dengan tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelasnya.
Tahap berikutnya, pasokan BBM akan melalui proses uji kualitas dan kuantitas menggunakan surveyor independen yang sudah disepakati bersama. Menurut Roberth, kolaborasi dengan badan usaha swasta ini adalah bukti bahwa menjaga ketahanan energi bukan hanya tugas pemerintah atau BUMN, melainkan kerja bersama.
“Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan makin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, empat badan usaha swasta lainnya saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan kantor pusat masing-masing terkait kerja sama serupa. (her)
