IAKMI Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas MBG, Jangan Terjebak Kuantitas
INDOPOSCO.ID – Desakan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) terus berdatangan berbagai kalangan. Kali ini giliran Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta, pemerintah mengkaji ulang serius pelaksanaan program tersebut agar tidak terjadi kembali kasus keracunan.
Bendahara Umum Pengurus Pusat IAKMI Jakarta Narila Mutia Nasir mengakui program MBG baik, namun pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dinilainya belum dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.
Ia bahkan menyoroti langkah pemerintah dalam program MBG, yang terkesan hanya mengejar jumlah penerima manfaat. Namun, mengesampingkan standar gizi menu makanan dari program tersebut.
“Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sangat serius. Jangan hanya bicara kuantitasnya bahwa MBG sudah sekian persen, tapi kualitasnya tidak bisa diabaikan,” kata Narila Mutia Nasir kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Jumlah penerima manfaat MBG mungkin lebih banyak, ketimbang angka keracunan menimpa peserta didik usai mengonsumsi makanan dari program itu. Kendati demikian, pemerintah tidak boleh lepas tanggungjawab terhadap korban dalam kasus keracunan.
“Maka pemerintah harus memastikan memang semua berjalan baik mulai dari proses, kualitas makanan yang diberikan harus sehat bergizi, agar outcome yang diinginkan tercapai, bukan berujung pada kekhawatiran orang tua,” ujar Narila.
Di sisi lain, penyelidikan epidemiologi tentang kejadian keracunan makanan MBG yang sudah berulang kali terjadi perlu dianalisis. Sehingga mengetahui posisi rentan pelaksanaan salah satu andalan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Sebenarnya titik kerawanan yang terjadi, apakah polanya sama untuk setiap kasus atau ada bedanya. Ini kan bahan evaluasi penting ya,” ucap Narila.
Dari perspektif kesehatan masyarakat bukan hanya masalah respons cepat penanganan, jika kasus keracunan MBG terjadi. Bagian paling penting ialah mencegah tidak terjadinya keracunan makanan.
“Fokus pencegahan kasus tidak berulang itu sesuatu yang mutlak. Evaluasi lagi pelaksanaannya seperti apa dan tunjukan memang tahapan monev (monitor dan evaluasi) sudah dijalankan dengan baik,” ujar Narila.
Berdasar data Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebutkan, hingga akhir Juli 2025, sebanyak 7.374.135 penerima manfaat telah dijangkau melalui 2.375 dapur komunitas gizi (SPPG) aktif, menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta santri di pesantren dan sekolah keagamaan. Sementara kasus keracunan akibat MBG terus terjadi sejak awal tahun 2025 hingga 19 September 2025. (dan)
