Pidato Perdana Menkeu Baru Angkat Isu Geopolitik sebagai Game Changer
INDOPOSCO.ID – Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) setelah prosesi serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Keuangangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). Dalam pidato perdananya, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kebijakan fiskal tetap berpihak pada rakyat.
“Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim,” ujar Purbaya mengawali sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, berbagai pencapaian yang ditorehkan Sri Mulyani menjadi fondasi kuat bagi Kemenkeu untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kepentingan keuangan dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ungkapnya.
Ia menyoroti keberhasilan Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak global, melakukan efisiensi anggaran, hingga mengawal RAPBN 2026. Transformasi kelembagaan yang dilakukan pun dinilai penting dalam memperkuat Kementerian Keuangan ke depan.
Dalam pidatonya, Purbaya juga mengingatkan kembali bagaimana Kemenkeu menghadapi masa-masa sulit, mulai dari pandemi COVID-19 hingga dampak perang Ukraina.
“Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar,” katanya.
Menurutnya, krisis justru menjadi momentum untuk mendorong reformasi struktural, terbukti dengan lahirnya berbagai undang-undang penting, mulai dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Kini, ia menekankan bahwa perekonomian global menghadapi risiko baru, yakni perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang kian pesat.
“Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif,” tegasnya. (her)
