DPR Siap Gulirkan Pembahasan RAPBN 2026
INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen siap menggulirkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 usai pemerintah menyampaikan catatan melalui Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Catatan-catatannya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan catatan dari BPK juga sudah disampaikan, jadi tinggal ditindaklanjuti dan kemudian akan menjadi undang-undang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Kamis (21/8/2025).
Dia lantas berkata, “Kami akan membahas RAPBN Tahun 2026 yang akan dimulai raker (rapat kerja)-nya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR.”
Adapun terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang diajukan pemerintah, dia mengatakan DPR akan mencermatinya dalam pembahasan di tingkat komisi.
“Kita lihat dulu bagaimana nanti pembahasannya di komisi-komisi, setelah dibahas kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu di-adjust, atau perlu diperbaiki, atau bagaimana nanti setelah ada pembahasannya,” ujarnya.
Puan memandang besaran target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tersebut masih tergolong moderat dan realistis, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan program dan kebijakan pemerintah ke depan.
“Masih realistis, masih moderat, namun ya tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen.
Ia optimistis dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas transformasi ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (dam)
