Nasional

Legislator PSI: Kompetensi Komisaris BUMD Harus Jadi Prioritas, Bukan Kedekatan Politik

INDOPOSCO.ID – Legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kevin Wu menanggapi penempatan sejumlah tokoh politik sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang disebut telah mendapat restu dari Gubernur Pramono Anung.

Menurutnya, pengangkatan komisaris dari kalangan partai politik bukanlah persoalan, selama sosok yang dipilih memiliki karakter kuat dan kompetensi mumpuni dalam mengelola perusahaan daerah.

“Permasalahannya bukan soal mereka dari partai atau bukan, tapi apakah mereka punya kompetensi dan karakter untuk menjalankan tugas komisaris dengan baik,” kata Kevin dihubungi INDOPOSCO.D, Senin (4/8/2025).

Kevin merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengangkat komisaris.

Namun, ia menekankan pentingnya mematuhi prinsip meritokrasi dalam proses tersebut.

“Di PP No. 54 Tahun 2017 juga jelas, yang diangkat harus punya kemampuan dan pemahaman tentang cara kerja pemerintah daerah serta dunia usaha,” ujarnya.

“Siapa pun yang duduk sebagai komisaris benar-benar mampu menghadirkan terobosan dan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan bahwa banyak kader partai yang juga berasal dari kalangan profesional dan memiliki pengalaman kerja yang relevan.

Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu menciptakan dikotomi antara profesional dan politisi.

“Ada banyak anggota partai yang juga profesional. Kita harus objektif menilai berdasarkan kapasitas, bukan latar belakang politik semata,” tukasnya.

Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, Kevin menegaskan bahwa fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh dewan, terutama dalam forum rapat komisi bersama BUMD sebagai mitra kerja.

“Kami di DPRD akan terus mengkritisi dan mengevaluasi kinerja BUMD. Di situlah pengawasan kami berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh politik disebut telah menempati posisi strategis di beberapa BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Adapun tokoh politik tersebut yakni Johan Budi (PDIP) Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan, Kreshna Putra, Sahrin Hamid (kader PAN), Sutiyoso (NasDem) Ketua Timses Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartanto atau yang dikenal sebagai Cak Lontong. (fer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button