Ditjen Imigrasi Tunda Paspor Desain Merah Putih demi Efisiensi Anggaran
INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memutuskan menunda implementasi paspor desain merah putih yang semula direncanakan mulai digunakan pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.
Keputusan ini diambil dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sekaligus sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyatakan bahwa penundaan ini merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan urgensi kebijakan, masukan publik, dan dinamika ekonomi nasional.
“Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Kami melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi,” kata Yuldi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Yuldi menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi landasan utama untuk meninjau kembali seluruh rencana kebijakan.
“Termasuk penerbitan paspor dengan desain baru,” ujarnya.
Yuldi menuturkan, dari hasil analisis terhadap 1.642 unggahan media sosial selama Agustus 2024 hingga Juli 2025, ditemukan kecenderungan masyarakat untuk lebih mendukung kebijakan yang berdampak nyata terhadap pelayanan publik.
“Masyarakat menghendaki kebijakan imigrasi yang memperkuat daya saing paspor Indonesia di tingkat internasional, bukan hanya perubahan desain semata,” tegas Yuldi.
Lanjutnya, seiring dengan penyesuaian tersebut, Ditjen Imigrasi akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan sistem digitalisasi pelayanan keimigrasian.
Langkah-langkah strategis mencakup pemeliharaan sistem berbasis teknologi dan penguatan pengawasan keimigrasian.
“Inovasi tidak berhenti pada aspek visual. Fokus kami bergeser pada efisiensi sistem dan penguatan layanan substansial,” ucap Yuldi.
Terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, turut menegaskan bahwa arah kebijakan Ditjen Imigrasi ke depan akan berorientasi pada peningkatan keamanan dokumen melalui teknologi dan pelayanan yang tepat guna.
“Kami mengapresiasi dukungan masyarakat. Penundaan ini bukan akhir dari upaya memperkuat paspor, melainkan penyesuaian demi pengembangan jangka panjang,” pungkasnya. (fer)
