DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Defisit APBN dan Setoran Pajak
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menyoroti kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan, menyusul pengumuman dari Kementerian Keuangan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,3 triliun per Februari 2025.
Defisit awal tahun itu menjadi pertama dalam empat tahun terakhir, terutama akibat anjloknya penerimaan pajak hingga 41,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami sangat prihatin dengan tren fiskal ini,” kata Amin Ak di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, turunnya penerimaan pajak secara drastis bukan hanya mengancam keberlanjutan anggaran negara. Tentu berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Bisa berdampak luas pada perekonomian nasional, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor,” ujar politikus PKS itu.
Menteri Keuangan menyebut, salah satu penyebab utama penurunan pajak adalah gangguan teknis pada sistem Coretax yang menghambat proses administrasi pajak.
Menurut Amin, masalah tersebut tidak boleh dianggap remeh dan harus segera ditangani dengan langkah konkret. “Kalau sistem perpajakan baru justru menyebabkan penerimaan negara terjun bebas, ini tanda bahwa ada kesalahan serius dalam perencanaannya,” ucap Amin.
“Pemerintah harus segera memastikan Coretax bisa berjalan optimal. Kalo tidak, pemerintah harus menyiapkan mekanisme darurat agar pengumpulan pajak tidak terus terganggu,” tambahnya.
Di sisi lain, rendahnya penerimaan pajak juga mencerminkan perlambatan ekonomi yang berimbas pada pajak korporasi dan PPN. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin defisit APBN akan melampaui target Rp 612,2 triliun (2,53 persen dari PDB) tahun ini.
Selain itu, keterlambatan rilis laporan APBN bulan Januari-Februari 2025 juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi pengelolaan fiskal. Keterbukaan data keuangan negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
“Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi,” imbuhnya. (dan)
