Pemberantasan Korupsi Positif bagi Perekonomian dan Tingkatkan Kepercayaan Publik
INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan, penekanan utama Asta Cita adalah pencegahan yang diikuti penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi. Mengingat penanganan korupsi berdampak terhadap banyak aspek di kehidupan masyarakat.
Seperti mampu menaikkan kepercayaan masyarakat dan mendatangkan investor untuk pembangunan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada para penegak hukum memberantas judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
“Jika korupsi dapat diberantas, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif, menciptakan iklim bisnis yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Dalam penanganan korupsi, KPK sebagai institusi penegak hukum tidak dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri karena perjuangan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama.
“Oleh karenanya, KPK harus terus kita dukung dan kuatkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perbaikan tata kelola,” ujar Budi.
“Sinergi yang baik antarlembaga penegak hukum, kementerian dan lembaga, serta masyarakat merupakan langkah terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 baru saja dirayakan, ia mengajak bersama-sama untuk gelorakan terus pentingnya perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan untuk memberantas korupsi.
Kemenko Polkam bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya terhitung tanggal 4 November 2024, telah membentuk Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi antarlembaga penegak hukum dan kementerian terkait berjalan efektif,” imbuhnya. (dan)
