Pertemuan Multipihak di Kaltim, Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pilkada 2024
INDOPOSCO.ID – Demi memperkuat pengawasan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan pertemuan multipihak dengan sejumlah lembaga negara diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Mabes Polri dan Badan Inteljen Negara (BIN).
Turut hadir juga pemerintah provinsi (pemprov) Kaltim, Bawaslu Kaltim dan KPU Kaltim hingga Polda Kaltim pada rapat yang dilangsungkan di Hotel Horison Ultima, Balikpapan, Kaltim, Selasa (12/11/2024).
Hadir sebagai pembicara dalam pergemuan itu, Plt Inspektorat Wilayah II Bawaslu RI Pirgok mengungkapkan, telah terjadi peningkatan indeks kerawanan pilkada (IKP) untuk wilayah Kaltim pada Pilkada serentak 2024.
“Bahwa terjadi peningkatan kerawanan, kalau Bawaslu melihatnya itu dari adanya potensi kerawanan pada tahapan kampanye misalnya, itu politik uang, kelibatan aparatur pemerintah, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, dan konflik antar peserta dan pendukung paslon,” ungkapnya.
Sedangkan potensi kerawanan pada saat pungut hitung, kata dia, bisa terjadi pada adanya kesalahan prosedur dalam pemilihan sehingga dapat berdampak pada pemungutan suara ulang.
“Itu misalnya ada kesalahan prosedur yang ada di pemilu, yang berakibat potensi terjadinya pungutan suara ulang atau pungutan suara susulan,” katanya.
Sebab itu, kata Pirgok, Bawaslu menekankan untuk memperhatikan setiap aspek dalam massa kampant ataupun pada saat pengut hitung suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Nah, Bawaslu dalam hal ini, menjelang pelaksanaan atau pilihan, memperhatikan aspek penting yaitu antara lain, menghindari terjadi potensi konflik yang tidak sehat atau tidak fair antara satu calon dengan calon lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pirgok meminta agar tidak ada mutasi dari aparatus sipil negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di Bawaslu tingkat
“Adapun tenaga pendukung di tingkat kecamatan kelurahan desa, khusus terkait peningkatan SDM, Kita minta khususnya dari pemerintahan daerah, Untuk tidak menarik, PNS-nya yang sedang ditugaskan di bawaslu, Khususnya di kecamatan. Karena kalau ada penarikan SDM, Itu akan mengganggu tugas kita di dalam rangka administrasi,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni pada rapat tersebut mengatakan sampai saat pasca debat kandidat antar pasangan calon baik di level cagub ataupun cabub dan cawalkot, situasi kondisi di Kaltim secara keseluruhan masih terpantau kondusif.
“Secara umum masih kondusif meskipun eskalasi semakin dekat 27 (November). Masih kondusif tidak relatif, tidak ada kelanjutan dari perbedaan pendapat di pada saat debat itu yang kemudian terbawa dalam situasi masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Kendati begitu, ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap melakukan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan agar tak mengganggu proses jalannya demokrasi.
Masih di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan, guna mengawasi ketat pelaksanaan Pilkada 2024, pihaknya telah menyiapkan 2.635 aparatur sampai tingkat kelurahan dan membentuk 6.274 pengawas TPS untuk kesiapan pengawasan Pilkasa.
“Kurang lebih 9.909 orang yang bekerja untuk Bawaslu seluruh provinsi Kalimantan untuk dalam rangka melakukan pengawasan,” ungkap Hari. (dil)
