Swasembada Pangan Jadi PR Berat Pemerintahan Prabowo
INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya hingga kini kebutuhan pangan dalam negeri belum bisa dipenuhi sebagai pemenuhan hak dasar warga negara.
Ia menjelaskan, karena tingkat kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan adanya pergeseran pola konsumsi pangan yang tidak diproduksi di dalam negeri, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menghadirkan kebijakan pangan nasional yang sesuai dengan tantangan zaman kekinian.
“Sebagaimana diketahui, pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia karena itu pemenuhan pangan harus bersifat adil, merata, berkelanjutan dan memiliki ketahanan pangan di setiap daerah. Ketidakmampuan atau ketergantungan memenuhi pangan nasional menjadi ancaman bagi suatu negara. Ini membuktikan bahwa urusan pangan sebagai sentral dari ketahanan nasional dan tantangan untuk menuju swasembada pangan nasional menjadi pe-er berat pemerintahan Prabowo,” kata Rosihan dalam keterangan persnya yang diterima Indopos.co.id, Kamis (17/10/2024).
Rosihan mengungkapkan, peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober telah mengingatkan seluruh negara bahwa untuk lebih waspada terhadap ancaman krisis pangan global dan mendorong ketersediaan pangan yang merata.
“Peringatan hari Pangan tahun 2024 ini juga berdekatan waktunya dengan hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih sehingga memiliki korelasi adanya harapan seluruh rakyat Indonesia agar tata kelola pangan nasional ke depan bisa lebih professional, terintegrasi, memiliki paradigma yang tepat serta mencapai keunggulan daya saing di tengah persaingan pangan global,” imbuhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengimbau pemerintahan Prabowo harus memberikan perhatian kepada petani sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pangan nasional menuju swasembada.
Ia pun menjelaskan bahwa selama pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan kurang berpihaknya pada kesejahteraan petani.
“Kebijakan nasional selama ini kurang berpihak pada pengembangan pertanian pangan sehingga semakin terpuruk dan dampaknya setiap tahun semakin menurun jumlah petani selaku pelaku (aktor, red⁸) utama di sektor pertanian pangan,” cetusnya.
Selain itu, ucap Rosihan, selaku mantan Anggota Komisi IV DPR RI periode 2019-2024, kebijakan pangan selama ini tidak terintegrasi dan tidak membumi, selalu terpilah-pilah dalam berbagai kelompok instansi yang punya visi sendiri dan tidak pernah terkoordinasi bagus, di mana dampaknya setiap kebijakan pangan tidaklah mampu menyelesaikan akar permasalahan di lapangan sehingga persoalan pangan selalu muncul tanpa penyelesaian yang komprehensif.
“Kinerja Pemerintahan Jokowi pada sektor pangan belum berhasil memperbaiki kesejahteraan petani, walaupun sector ini telah mampu membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pandemi lalu,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Rosihan, permasalahan yang ditinggal oleh pemerintahan sebelumnya harus menjadi perhatian Prabowo yang hendaknya menjadi fokus perhatian pemerintah agar potensi tanaman pangan bisa maksimal dan kesejateraan petani bisa lebih baik
“Dan perlu digarisbawahi bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan sebagai indikator kesejahteraan petani terus mengalami penurunan, sehingga harus ada keberpihakan di Pemerintahan Prabowo ke depan pada petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar hidup lebih layak dan lebih sejahtera,” pungkasnya menambahkan. (dil)
