Raih Opini WTP BPK, Ini Pesan Kabiro Keuangan Kemenkumham
INDOPOSCO.ID – Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Wisnu Nugroho Dewanto, meminta kepada seluruh penyusun laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar dapat terus bekerja dengan cermat dan teliti dalam menyusun Laporan Keuangan dan BMN untuk Semester I tahun 2024.
“Penting sekali bagi kita untuk bekerja secara cermat dan teliti ketika mengerjakan laporan keuangan dan BMN pada tahun 2024. Kecermatan dan ketelitian merupakan kunci sukses agar Kemenkumham dapat tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya dalam keterangan yang diterima pada Senin (8/7/2024).
Dalam kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Semester I Tahun 2024 di Kantor Wilayah Bekasi, Jawa Barat (8/7/2024), Wisnnu berharap temuan-temuan dari pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengurangi risiko di setiap unit kerja agar dapat mencegah temuan yang sama pada Tahun Anggaran 2024.
Wisnu juga meminta kepada semua penyusun laporan keuangan dan BMN di Kantor Wilayah Kemenkumham untuk terus bekerja dengan cermat dan teliti dalam menyusun Laporan Keuangan dan BMN Semester I tahun 2024. Selain itu, kecermatan dan ketelitian adalah kunci keberhasilan agar Kemenkumham dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sangat penting bagi kita untuk bekerja dengan cermat dan teliti saat menyusun laporan keuangan dan BMN pada tahun 2024,” jelasnya.
Pada Senin (8/7/2024), BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) beserta Opini atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 kepada Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa Kemenkumham berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 untuk yang ke-15 kalinya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyusun laporan keuangan dan BMN yang telah bekerja keras dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini,” ungkap Wisnu.
Sementara itu, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun 2023 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly secara resmi dijadwalkan pada tanggal 25 Juli 2024.
Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juli 2024 merupakan langkah strategis dan komitmen Kemenkumham dalam menjaga kesinambungan, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN di semua unit akuntansi di lingkungan Kemenkumham. (fer)
