Nasional

Guru Besar Hukum: Yang Halangi Penyidikan di KPK Bisa Kena Pidana

INDOPOSCO.ID – Guru besar ilmu hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, menyebutkan pihak-pihak yang menghalangi KPK yang memproses hukum para tersangka korupsi, termasuk dalam kasus Lukas Enembe bisa dikenakan pidana.

“Kalau ada bukti menghalangi bisa dikenakan pasal 21 UU Tipikor,” kata dia, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, terkait tudingan ada motif politik di balik penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka menurut dia merupakan hal biasa.

Baca Juga : Gubernur Papua Terjerat Korupsi, Ini yang Perlu Dilakukan KPK

​​​​​​”Tudingan itu biasa. Karena gubernur pejabat yang dipilih karena kesepakatan parpol pengusung dan pendukungnya, serta dipilih rakyat,” kata dia.

Penyidik menetapkan Enembe sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Status tersebut diumumkan pada 14 September. Di tengah proses hukum, muncul isu politisasi terhadap Enembe.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button