Nasional

Ditjen Perumahan Siapkan Pelayanan Advokasi Hukum Bidang Perumahan

INDOPOSCO.ID – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan penyuluhan terkait hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyuluhan tersebut diperlukan agar Pemda memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Kegiatan penyuluhan ini memang perlu dilaksanakan supaya Pemda dan pegawai Kementerian PUPR semakin mengerti dan harus mengantisipasi kegiatan kegiatan di lapangan sehingga terhindar dari masalah hukum, baik dalam program, pelaksanaan sampai kepemanfaatan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat pada saat membuka kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari secara offline dan online yang di mulai dari Rabu hingga Jum’at tanggal 27 – 29 Juli 2022 di Palembang, Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kabupaten/Kota wilayah Sumatera, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Perwakilan Direktorat Teknis yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.

” Seperti yang kita ketahui dalam tahapan program pembangunan banyak sekali permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu permasalahan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hidayat menerangkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berakibat penyelewengan anggaran negara, instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pada kegiatan tersebut hadir beberapa narasumber yang menyampaikan sejumlah materi antara lain :

– Sigit Haryo Pamungkas, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan dengan materi Over View singkat mengenai hal-hal baru yang ada dipengaturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

– Biro Hukum Kementerian PUPR dengan materi Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Pembentukan Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button