Nasional

Sukseskan MPP, Kementerian PANRB Rangkul Instansi Penyedia Layanan

INDOPOSCO.ID – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia terus digencarkan. Sebagai pembina penyelenggara pelayaan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merangkul instansi penyedia layanan yang terdiri dari kementerian, lembaga, dan BUMN untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan MPP.

Direncanakan, kerja sama instansi penyedia tersebut akan tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Kementerian PANRB berinisiatif untuk mengajak instansi penyedia layanan, khususnya yang berasal dari kementerian/lembaga dan korporasi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU),” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Persiapan MoU Penyelenggaraan MPP dan Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik, secara virtual, Kamis (19/5).

Adapun peserta MoU ini terdiri dari dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), serta PT PLN (Persero).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama serta memudahkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan MPP.

Diah menambahkan, dalam mengakselerasi terbentuknya MPP pada seluruh kabupaten/kota juga telah dilakukan beberapa langkah diantaranya yakni pembentukan Tim Kerja Percepatan Pembentukan MPP.

“Tim Kerja Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang mempunyai tugas melakukan upaya percepatan pembentukan MPP sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” imbuhnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button