Nasional

Sistem Presidensial dan Ambang Batas Pencalonan Presiden

INDOPOSCO.ID – Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold telah menjadi salah satu isu panas menjelang Pemilihan Umum 2024. Padahal, pemilihan umum merupakan momen yang paling penting bagi negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

Sistem presidensial memberi panggung kekuasaan eksekutif tertinggi kepada Presiden. Baik negara maupun pemerintahan, keduanya dipimpin langsung oleh seorang presiden yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu.

Oleh karena itu, pemilu merupakan momen yang paling krusial, termasuk berbagai tahapan serta regulasinya.

Keberadaan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen merupakan salah satu regulasi yang menuai perhatian publik menjelang Pemilu 2024.

Mulai dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berbagai partai politik, hingga organisasi sipil yang bergerak di bidang kepemiluan dan perpolitikan negara memadukan suara mereka guna menyuarakan dukungan terhadap penghapusan ambang batas tersebut.

Tidak hanya membawa isu ambang batas pencalonan presiden ke media massa dan diskusi publik, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan terdapat tujuh permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden di Mahkamah Konstitusi.

Sebanyak tujuh permohonan tersebut diajukan oleh perorangan warga negara, serta terdapat permohonan yang diajukan oleh para senator DPD.

Baca Juga: Hamdan: Pemerintah Harus Jamin Independensi Penjabat Kepala Daerah

Mereka memandang keberadaan ambang batas pencalonan presiden ini membatasi jumlah calon presiden, bahkan berpotensi menimbulkan polarisasi bangsa akibat persaingan politik yang begitu kental apabila hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilu. Lantas, bagaimana pengaruh ambang batas pencalonan presiden pada sistem presidensial di Indonesia?

Pemaksaan Koalisi

Indonesia merupakan negara penganut sistem presidensial dan sistem multipartai sekaligus. Menurut Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, kombinasi kedua sistem tersebut merupakan sebuah kabar buruk.

Apalagi, menjelang Pemilu 2024, alih-alih berkurang, jumlah partai politik di Indonesia justru kian bertambah, seperti munculnya Partai Gelora, PKN, Prima, Partai Buruh, Partai Rakyat, Masyumi, dan lain sebagainya.

Banyaknya partai yang mungkin berkompetisi di dalam pemilihan umum akan berdampak pada sulitnya satu partai untuk memenangkan pemilihan secara mayoritas. Akibatnya, dukungan kepada presiden di kalangan legislatif juga akan sulit untuk diperoleh.

Dalam sistem multipartai, tutur Bivitri, biasanya Presiden memperoleh dukungan mayoritas legislatif melalui koalisi partai. Akan tetapi, mengingat sistem presidensial yang mengakibatkan presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif dan tidak dapat dipecat oleh lembaga legislatif, keinginan untuk membentuk koalisi pun minim.

Sistem presidensial memungkinkan presiden untuk membentuk pemerintahan tanpa melibatkan partai-partai di legislatif. Keadaan ini dapat berakibat pada buruknya hubungan eksekutif-legislatif dan berujung pada kebuntuan atau deadlock.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button