Nasional

Menaker Tegur Kepala Daerah Tetapkan UMP Tak Sesuai Ketentuan

INDOPOSCO.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah bersurat kepada kepala daerah yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kami menyampaikan, dalam konteks kami sebagai pembina ketenagakerjaan, kami sudah bersurat kepada para gubernur yang selanjutnya dipakai sebagai dasar Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan sebagaimana kewenangan yang dimiliki,” ujar Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (24/1/2022), seperti dikutip Antara.

Ida menjelaskan terdapat satu provinsi yang menetapkan UMP 2022 tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Menaker: Kemnaker Corpu Wujudkan SDM Aparatur Ketenagakerjaan Unggul

Selain itu terdapat tiga provinsi yang menetapkan UMP 2022 tidak sesuai formula perhitungan upah minimum, meski mengumumkan sesuai tenggat waktu, yaitu Riau, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button