Nasional

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Pastikan Anggota Koperasi Terlindungi Haknya

INDOPOSCO.ID – Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso memastikan akan meminta komitmen pengurus KSP dan akan melakukan koordinasi ke pihak-pihak terkait untuk memastikan agar hak para anggota penyimpan di koperasi yang saat ini sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terlindungi dan terjaga.

“Selama kurang lebih seminggu ini, kami sudah melakukan berbagai upaya. Untuk itu, kami juga berharap kepercayaan masyarakat untuk berkoperasi juga bisa masih tetap terjaga,” kata Agus Santoso di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.

Satgas tersebut mendapat mandat dari Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2022 per tanggal 11 Januari 2022.

Baca Juga : Satgas Koperasi Bermasalah KemenKopUKM dan Polri Sepakat Percepat Penanganan Perkara

“Satgas diketuai oleh Agus Santoso dengan dua wakil ketua yakni Brigjen Wishnu dari TIPIDEKSUS, kemudian Wakil Kedua yakni Yudhi Wibhisana. Anggotanya dari kementerian dan lembaga-lembaga seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK dan ditambah lagi dengan OJK. Kita melihat bahwa otoritas yg terkait dengan penyelenggaraan intrgritas sistem keuangan di Indonesia ada dalam Satgas ini”, imbuh Agus

Dalam satu minggu ini, lanjut Agus, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, antara lain dengan PPATK, bertemu dengan jajaran Bareskrim dan dijadwalkan minggu depan ini kami akan bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional, kemudian dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung.

“Jadi minggu depan sudah terjadwal semua,” ucapnya.

Baca Juga : KemenKopUKM Gandeng 5 Perguruan Tinggi Cetak Entrepreneur Baru

Untuk koperasi bermasalah yang didatangi dalam keperluan entry meeting sudah ada 5 KSP, yaitu Koperasi Sejahtera Bersama Bogor, Koperasi Indosurya, Pracico baik yang konvensional maupun syariah, serta Koperasi Lima Garuda.

“Dan tim teknis Satgas sudah berada di Koperasi Sejahtera Bersama sejak hari Senin. Jadi saya harap progress pelaksanaan pembayaran tahapan PKPU, sudah harus bisa segera diimplementasikan. Pokoknya kami akan terus mendampingi anggota agar koperasi memiliki komitmen untuk melaksanakan Akta Perdamaian atau Homologasi yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan memastikan proses PKPU itu berjalan dengan lancar,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button