INDOPOSCO.ID – Mahkamah Agung menyudahi untuk menolak kasasi yang diajukan KPK dalam perkara korupsi terkait pendapatan suap oleh mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.
Dengan ditolaknya kasasi tersebut, maka baik Nurhadi maupun Rezky tidak diberatkan uang pengganti sebagaimana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Baca juga: Hari Bhakti ke-18 KPK: Transformasi dan Kontribusi untuk Negeri
“Amar putusan: tolak,” begitu tertulis dalam laman informasi perkara Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta pada Rabu (5/1).
Kasasi tersebut diputuskan pada 24 Desember 2021 oleh hakim Surya Jaya, Sinintha Yuliansih Sibarani dan Desnayeti.
“Betul, putusan Pak Nurhadi sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada kewajiban membayar uang pengganti karena tidak ada kerugian negara,” tutur penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi, dikutip dari Antara.
Sebelumnya pada 13 Juli 2021, JPU KPK mengajukan kasasi ke MA karena sejumlah alasan, yaitu lama pidana badan yang belum memenuhi rasa kesamarataan, jumlah uang suap dan gratifikasi belum sesuai dengan apa yang dituntut serta tidak adanya kewajiban pembayaran uang pengganti terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono.
Diketahui pada 10 Maret 2021, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Jakarta menjatuhkan putusan kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan karena terbukti menerima suap sejumlah Rp35,726 miliar serta gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp13,787 miliar.
Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Nurhadi divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan sedangkan menantunya Rezky Herbiyono dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Majelis hakim PN Tipikor juga menyatakan Nurhadi dan Rezky tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83,013 miliyar subsider 2 tahun penjara sebagaimana tuntutan JPU KPK.
Alasan majelis hakim tidak menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti adalah karena uang yang diterima Rezky adalah uang pribadi yang bukan uang negara sehingga majelis berkesimpulan tidak ada kerugian negara.
Dalam dakwaan pertama, majelis hakim menilai Nurhadi dan Rezky hanya terbukti menerima suap senilai Rp35,726 miliyar dari Hiendra Soenjoto terkait pengurusan 2 gugatan.
Jumlah uang suap tersebut juga berbeda dengan tuntutan JPU KPK yang menyatakan keduanya menerima suap sejumlah Rp45,726 miliyar dari Hiendra Soenjoto.
Sedangkan dalam dakwaan kedua, Nurhadi bersama-sama dengan Rezky juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp13,787 miliar.
Gratifikasi yang terbukti tersebut lagi-lagi berbeda dengan tuntutan JPU KPK yang menyatakan keduanya menerima sebesar Rp37,287 miliar.(mg4)
