INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra (AP).
“Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (27/12/2021).
Baca Juga : TPPU Mantan Bupati Probolinggo, KPK Panggil Saksi dari Bank Mandiri dan Jatim
Dalam pertimbangannya hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun UU KPK.
Hakim dalam pertimbangannya juga memutuskan bahwa Penetapan tersangka atas diri pemohon adalah sah dan berdasar atas hukum, sehingga tindakan Termohon dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum.
Baca Juga : Pemberantasan Korupsi Ideal Harus Lalui 3 Tahapan
“Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Ali.
Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Andi Putra mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK di PN Jaksel. Andi meminta PN Jaksel memerintahkan KPK menyatakan status tersangkanya tidak sah. (dam)
