Nasional

Menparekraf: Budaya Antikorupsi Harus Ditanamkan Sejak Dini

INDOPOSCO.ID – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2021 secara daring. Acara tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan menanamkan semangat antikorupsi kepada seluruh masyarakat Indonesia sejak dini.

Pemberantasan korupsi sendiri telah menjadi salah satu agenda utama sejak awal periode pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberantasan korupsi tidak semata-mata hanya melalui penindakan, tetapi pencegahan melalui perbaikan sistem juga harus menjadi perhatian.

Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa budaya antikorupsi merupakan hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk pejabat pemerintahan di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, semua pihak juga harus berupaya meminimalisasi peluang korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh sebab itu, di Hari Antikorupsi Sedunia ini, mari kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas, agar kelak generasi mendatang tidak lagi melakukan korupsi. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan optimal dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” kata Sandiaga.

Dia melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kolaborasi, pengawasan, dan akuntabilitas antara pemilik kegiatan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); pelaporan kinerja secara elektronik dengan aplikasi E-Performance; dan penyederhanaan struktur organisasi dengan penyetaraan jabatan fungsional dari eselon III dan IV menjadi fungsional.

Selain itu pelayanan informasi publik yang terpusat yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); pelaksanaan reformasi birokrasi yang terstruktur dan sistematis dengan keterlibatan seluruh pegawai; serta melaporkan setiap gratifikasi baik yang ditolak maupun yang diterima ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian dan Badan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button