Komitmen Kementan Maksimalkan Program PHLN bagi Kesejahteraan Petani

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengoptimalkan realisasi kegiatan program Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) bagi kesejahteraan petani di lokasi irigasi, pemberdayaan rumah tangga petani, pengembangan wirausahawan muda pedesaan dan antisipasi petani pada perubahan iklim global, dengan memanfaatkan dana loan dan grant dari lembaga donor.
Tekad dan komitmen BPPSDMP Kementan mengemuka pada kegiatan Koordinasi Monitoring Evaluasi PHLN 2021 yang dibuka oleh Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi di Tangerang, Banten pada Senin (6/12/2021).
Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan dalam upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (RPJMN) memerlukan anggaran yang sangat besar, yang tidak hanya dipenuhi oleh pemerintah juga sumber pembiayaan lain di antaranya dari pinjaman/hibah dari lembaga donor di luar negeri.
“Bulan Desember merupakan akumulasi dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, yang harus diolah dengan baik. Tujuannya, mencapai the right track on the right way,” katanya.
Baca Juga: Kementan: Pertanian Terpadu Tingkatkan Pendapatan Petani
Mentan Syahrul mengingatkan setiap Eselon Satu lingkup Kementan wajib melakukan evaluasi internal melalui konsep Subject, Object, Metode dan Capaian/Output/Outcome dan menyelesaikan matriks feed back untuk pelaksanaan 2022.
“Masing masing PHLN wajib memberikan dukungan penuh dan informasi terkait program pembangunan pertanian umumnya dan program Kementan, khususnya Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostra Tani, Penumbuhan Petani Milenial dan dukungan terhadap program utama Kementan lainnya,” jelasnya.
Dalam arahannya pada Koordinasi Monitoring Evaluasi PHLN 2021 di Tangerang, Dedi Nursyamsi mengingatkan pelaksanaan PHLN harus sejalan tujuan pembangunan pertanian, program dan kegiatan BPPSDMP.
“Khusus IPDMIP dan READSI yang akan berakhir masa proyeknya, harus segera mempercepat dan menetapkan upaya strategis sebelum closing date, serta mengukur kebermanfaatan pelaksanaan masing masing proyek,” kata Dedi.
Perihal kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP, menurutnya, yang menjadi prioritas adalah Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pendidikan Vokasi Pertanian, Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian serta Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.
“Langkah tersebut mendukung tiga Rencana Aksi BPPSDMP yaitu penguatan KostraTani, Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian atau PWMP dan Diklatluh mendukung Program Utama Kementan,” tandas Dedi.
Dia juga mengingatkan pentingnya mencintai produk pangan lokal, karena dengan cara itulah, Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi. Pemberdayaan produk lokal harus dimulai saat ini, dengan mencintai, membeli dan mengonsumsinya.
“Beberapa tahun ke depan, negara produsen pangan akan mengendurkan kegiatan ekspornya, karena dampak pandemi dan perubahan iklim, kita harus memperkuat basis pangan nasional dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi hingga ke pusat,” kata Dedi.
Sekretaris BPPSDMP Kementan Siti Munifah menguraikan tentang 4 Proyek PHLN pada BPPSDMP. Pertama, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (IPDMIP) bertujuan meningkatkan pendapatan petani di lokasi irigasi berkelanjutan serta mendorong ketahanan pangan dan penghidupan di pedesaan.
Kedua, Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) dengan misi pemberdayaan rumah tangga petani di pedesaan baik individu/kelompok dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
“Ketiga, Youth Enterpreneurship and Employment Support Services atau YESS, untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan dan tenaga kerja yang kompeten di sektor pertanian,” kata Siti Munifah.
Keempat, Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) bagi peningkatan produktivitas tanaman menghadapi perubahan iklim global, serta meningkatkan pendapatan petani menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kepada seluruh pihak yang terlibat PHLN diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran yang telah dikucurkan, hal itu mengacu pada sasaran RPJMN 2020 – 2024 yakni Kementan andal, profesional, inovatif dan berintegritas,” kata Siti Munifah. (ibs)