INDOPOSCO.ID – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan angkat bicara terkait anggapan sejumlah pihak yang merasa ada perbedaan sikap kepolisian dalam memberikan izin Reuni 212 dengan aksi demontrasi yang lain. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu izin keramaian.
“Reuni adalah kegiatan mengumpulkan orang, keramaian ini membutuhkan izin keramaian sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum itu ada ketentuannya,” kata Zulpan di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Titik kumpul Reuni 212 semula digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Namun, pihak panitia tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Massa Aksi Reuni 212 Bagikan Bunga Putih di Kawasan Patung Kuda
Terlebih Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tidak merekomendasi kegiatan tersebut. Karenanya, kepolisian menjadikan itu dasar sebagai pengambilan keputusan.
“Patung kuda tidak dibawah izin Polda Metro Jaya, tetapi di bawah Pemerintah Daerah (Pemda), Pemda tidak mengeluarkan izin dan harus juga ada rekomen dari Satgas Covid-19 Provinsi DKI,” jelas Zulpan.
Acara Reuni 212 semula dikabarkan berlangsung di dua tempat, yakni kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat; dan Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor.
Baca Juga : Polda Metro: Izin Aksi 212 di Patung Kuda Kewenangan Pemprov DKI
“Setelah memperhatikan situasi dan perkembangan yang ada, serta masukan dari ulama dan umat, maka Reuni Alumni 212 tahun 2021 akan diadakan dalam bentuk Aksi Superdamai,” kata Ketua Panitia Reuni 212 Eka Jaya dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).
Aksi Super Damai itu bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021), pukul 08.00-11.00 WIB. Dalam keterangan itu, acara tersebut wajib menjaga protokol kesehatan dan ciri khas 212.
“Surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya telah diberikan hari Senin, 29 November 2021, pukul 14.00-14.50 WIB,” ucap Eka. Setelah Aksi Superdamai, acara kemudian dilanjutkan di Masjid Az Zikra, pukul 12.30-15.30 WIB. (dan)
