Nasional

Wakil Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas

INDOPOSCO.ID -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan kepada seluruh kepala daerah gubernur dan bupati serta wali kota di Maluku Utara (Malut) untuk senantiasa memelihara integritas dan nama baik selama maupun setelah menjabat.

Menurut Alex, nama baik dan kebanggaan dalam memelihara integritas akan abadi lintas generasi.

“Saya ingin seluruh kepala daerah di Indonesia itu meninggalkan legacy yang baik. Bukan saja diingat oleh keluarga terdekat tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya,” kata Alex dalam rapat pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Malut, di Hotel Sahid Bela Ternate Malut, Rabu (10/11 2021).

Dalam kesempatan tersebut Alex juga memaparkan titik-titik rawan korupsi pada masing-masing area intervensi dalam program koordinasi dan supervisi. Disampaikannya, ketika melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di daerah, perkara yang paling banyak ditangani adalah perkara dana desa. Menurutnya, kasus tersebut paling gampang dicari penyimpangan korupsinya.

“Selain tidak adanya kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan, pengawasan masyarakat juga lemah. Makanya, kami bekerja sama dengan aparat desa untuk mengawal dana desa,” tegas Alex di hadapan kepala daerah dan Ketua DPRD se-Malut, jajaran Direksi PT PLN, inspektur jenderal, kakanwil dan kakantah BPN se-Malut, serta Forkopimda Provinsi Malut.

Alex meminta kepala daerah di Malut untuk serius meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing.

”Skor MCP dari tahun 2018 -2020 di wilayah Malut selalu berada di bawah rata-rata nasional yaitu 39 persen, 54 persen, dan 58 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 per hari ini baru mencapai 27 persen di mana capaian 3 teratas yakni Pemkab Pulau Morotai, Pemkab Halmahera Selatan dan Pemkot Ternate. Saya minta terus ditingkatkan sampai akhir tahun,” kata Alex.

Selain itu, Alex mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang telah terjalin baik antara KPK dengan Kementerian ATR/BPN, PT. PLN serta seluruh pemda dalam program penertiban aset BUMN/BUMD untuk wilayah Malut selama tahun 2021. Per 10 November ini, sebut Alex, sudah terbit sebanyak 711 sertifikat terdiri dari 55 sertifikat aset tanah PLN dan 656 sertifikat aset tanah pemda.

Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara PT. PLN Syamsul Huda, menyampaikan sebagai upaya tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas, PLN melaksanakan program percepatan pensertifikatan hak atas tanah aset-aset ketenagalistrikan guna membangun tata kelola dan manajemen aset perusahaan menjadi lebih baik.

“PLN mempunyai kurang lebih 100 ribu persil/bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Aset-aset tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk mengamankan, memelihara, menggunakan sekaligus mendayagunakan dalam tugas kami menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri,” ujar Syamsul.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button